TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - ‎Semua pihak mengharapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bersih dari isu SARA dan isu-isu lainnya yang berujung konflik horisontal.

Baca: Cerita Puti tentang Penunjukannya Dampingi Gus Ipul di Pilkada Jatim

Ketua Yayasan Jati Diri Bangsa, Kiki Syahnarki mengatakan menjelang Pilkada serentak 2018 disinyalir masih ada kelompok-kelompok yang menggunakan segala cara, termasuk politik identitas untuk meraih kemenangan.

"Sekarang sudah ada gejalanya bahwa politik identitas akan diulang dalam Pilkada serentak yang akan datang. Sudah ada gejala, sekarang mereka mencari-cari alasan untuk itu," ungkap Kiki Syahnarki dalam Seminar Nasional dengan tema Peran Umat Katolik Dalan Pembangunan Politik di Tanah Papua.

Acara ini digawangi oleh Komisi Kemasukan Awam (Kerawam) Keuskupan Regio Papua 2018 di Auditorium Universitas Cendrawasih, Jayapura Jumat (16/2/2018).

Menurut Kiki Syahnarki, penggunaan politik identitas yang sangat kental dilakukan oleh kelompok tertentu saat pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yakni soal penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok.

Diungkapkan Kiki Syahnarki, salah satu cara yang digunakan kelompok tertentu untuk kembali menggunakan politik identitas di sejumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2018 yakni dengan mengadu domba masyarakat.

"Kalau di Pilkada DKI, yang diangkat adalah penistaan agama. Sekarang sedang dicari-cari alasan seperti itu," tegas Kiki Syahnarki.

Kiki syahnarki yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) itu menuturkan apa yang terjadi dalam Pilkada DKI itu adalah buah sinergisme dari gerakan populisme dengan politik identitas. Di dalam Pilkada serentak 2018, cara yang sama diduga tengah diupayakan kembali.

"Buktinya beberapa waktu lalu di Cicalengka ada satu ustad dibunuh, kemudian terjadi lagi di cimahi, di Garut. Terakhir Gereja Lidwina Yogya diserang. Jadi sedang dicari-cari alasan untuk itu," singkatnya.

Demi meredam aksi politik identitas, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) ini menyarankan seluruh lapisan masyarakat tidak menanggapi secara berlebihan terutama melalui media sosial yang isunya justru akan semakin liar dan tidak terkendali.