TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat, Robert J Kardinal sadar bahwa saat ini pemerintah sedang menerapkan moratorium untuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Namun hal itu tak membuat dia putus asa untuk mengusahakan pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat.

Dia berencana membawa tokoh adat dari Papua ke hadapan Presiden Jokowi agar pemekaran Papuan bisa dilakukan.

“Saya kira pemekaran di Papua ini memang harus disegerakan. Karena sebenarnya masalah pemekaran ini telah selesai pembahasannya di DPR. Pemerintah juga telah membuat Ampres (Amanat Presiden) dan lainnya, namun begitu mau dieksekusi kok tiba-tiba keluar kebijakan moratorium,” kata Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat ini di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Dengan pemekaran itu, sambung Robert, akan ada provinsi baru bernama Papua Barat Daya.

Di dalamnya akan ada tambahan dua kabupaten baru yaitu Malamoi dan Maybrat Sau.

Kata dia, pemekaran ini penting untuk percepatan pembangunan di Papua. Dengan begitu, masyarakat Papua akan lebih cinta lagi dengan Indonesia.

“Dalam pemekaran ini ada kepentingan besar, yaitu kepentingan NKRI. Karena ini kepentingan NKRI, pokoknya harus pemekaran,” tegas Ketua Fraksi Partai Golkar ini.

Robert mengaku, dirinya bersama para politisi di Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Papua sudah lama memperjuangkan pemekaran itu.

Sebab, pemekaran menjadi sangat penting untuk meningkat kesejahteraan masyarakat Papua.

Selama ini, sambungnya, masyarakat Papua banyak mengalami kesulitan dalam urusan administrasi dan izin. Untuk membuat surat-surat saja, masyarakat harus naik pesawat ke ibu kota provinsi. Masyarakat tidak bisa menggudakan jalur darat karena kondisi medan yang jauh dan jalan yang rusak.

Makanya, dia berharap agar hasil kesepakatan DPR bersama Pemerintah tentang pemekaran Papua bisa segera dieksekusi.

Dia pun meminta Presiden Jokowi mencabut moratorium yang diberlakukan sejak Agustus 2015.

“Pemekaran ini belum bisa dilaksanakan karena ada moratorium. Kalau moratorium, harusnya dari awal. Sedangkan ini kan sudah dibahas DPR bersama Pemerintah, tinggal diketok, eh mundur karena ada moratorium. Alasannya masalah keuangan, ini sangat tidak masuk akal,” keluhnya.

Bersama politisi dan masyarakat Papua, dia berencana bertemu dan melobi langsung ke Presiden Jokowi agar Papua bisa segera dimekarkan.

“Kami sedang atur bersama Gubernur, tokoh masyarakat, dan tokoh adat agar bisa ketemu Bapak Presiden. Agar masalah ini bisa segera diselesaikan. Saya siap terdepan fasilitasi pertemuan dengan Pak Jokowi agar dilakukan pemekaran,” tambah dia.