TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam sidang lanjutan hari ini, Rabu (21/2/2018), Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widana Adia dengan hukuman 10 tahun penjara, subsidair enam bulan bui serta denda Rp 1 miliar.

Menurut Jaksa, Yudi dinilai terbukti bersalah secara sah menerima uang lebih dari Rp11 miliar lebih dari pengusaha Soe Kok Seng alias Aseng dalam kasus proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan di wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (BPJN IX) Maluku dan Maluku Utara sebagai usulan 'Program Aspirasi' untuk tahun anggaran 2015.

"Terdakwa Yudi Widiana Adia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ucap Jaksa Iskandar Marwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca: KPK Tetapkan Politikus PKS Yudi Widiana Sebagai Tersangka Pencucian Uang

Selain itu, Jaksa juga meminta Hakim untuk menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak untuk dipilih selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Dalam menyusun tuntutan, jaksa juga telah mempertimbangkan perbuatan Yudi, seperti perbuatan Yudi tidak mendukung program pemerintah, menciderai amanat rakyat sebagai anggota DPR, dan tidak berterus terang.

Sementara pertimbangan yang meringankan nagi Yudi dimata jaksa yakni Yudi bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah menjalani hukum sebelumnya.

Sebelumnya, Yudi didakwa menerima uang sebesar Rp2,5 miliar dan USD214.300 ditambah USD140.000, jika dijumlahkan nilai uang dugaan suap tersebut mencapai Rp11,1 miliar.

Baca: Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka Pencucian Uang, Yudi Widiana: Saya Tidak Ada Komen Soal Itu

Uang itu diterima Yudi dengan maksud meloloskan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara tahun 2015-2016. Dalam hal ini, Aseng ditunjuk sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan jalan itu.

Atas perbuatannya, Yudi didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Aayat 1 ke 1 juncto Pasal 65 KUHP