Tribun

UU MD3

PPP Berharap Pemerintah Keluarkan Perppu Ganti UU MD3

PPP menurut Arsul mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ( Perppu)

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
PPP Berharap Pemerintah Keluarkan Perppu Ganti UU MD3
Dennis Destryawan/Tribunnews.com
Arsul Sani 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo belum juga menandatangani Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( MD3) yang telah disahkan di DPR RI pada Senin lalu, (12/2/2018).

Bahkan menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Presiden kemungkinan besar tidak akan menandatangani perubahan ke dua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tersebut yang sejumlah pasalnnya mendapatkan penolakan publik.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan permasalahan utamanya bukan dalam tandatangan atau tidak . Meski tidak ditandatangani presiden, UU MD3 tersebut tetap sah setelah 30 hari.

‎"Tidak ditandatanganinya UU Perubahan MD3 oleh Presiden tidak akan menghalangi keberlakuan UU tersebut karena berdasar Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen, maka RUU yang sudah disetujui menjadi UU akan tetap berlaku setelah 30 hari," ujar Arsul Rabu, (21/2/2018).

Baca: Nyali Novel Baswedan Tak Padam Setelah Teror Penyiraman Air Keras

Seharusnya menurut Arsul presiden mengambil ‎tindakan agar sejumlah pasal yang ditentang publik dalam Undang-undang MD3 tidak berlaku. Misalnya pasal penambahan pimpinan MPR yang melangar hak konstitusional anggota DPD dan menabrak Putusan MK nomor 117/2009. ‎Serta pasal-pasal yang akan berdampak langsung kepada masyarakat.

PPP menurut Arsul mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ( Perppu) . Setelah diterbitkannya Perppu DPR dapat kembali merevisi UU MD3

‎"Nah PPP berharap Presiden keluarkan Perppu untuk mengganti ketentuan-ketentuan yang dianggap kontroversial tersebut dan setelah itu DPR bisa merevisi kembali dengan membuka ruang konsultasi publik seluas-luasnya secara bijak," katanya.

Adapun menurut Arsul syarat kegentingan memaksa dalam penerbitan perppu merupakan subjektifitas presiden. Pemerintah dapat meminta pendapat kepada sejumlah masyarakat terkait penerbitan Perppu tersebut.

"Karena apabila Uji materi di MK kan prosesnya akan cukup lama. Tapi saya melihat adanya peluang UU ini dikoreksi oleh MK‎," katanya.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Presiden kemungkinan tidak akan menandatangani pengesahan UU MD3. Keenganan tersebut sebagai bentuk protes presiden terhadap sejumlah pasal yang dinilai kontorversial.

‎Adapaun pasal yang dinilai kontroversial tersebut yakni, pasal 73 ayat 3 dan 4, pasal 122 huruf K, dan pasal 245 ayat 1.

Adapun ketiga pasal tersebut memang menjadi sorotan dalam pembahasan UU MD3:

Pasal 73 UU MD3 menyebutkan polisi wajib membantu memanggil paksa, pihak yang diperiksa DPR. Selain itu pasal 122 huruf K yang dapat mempidanakan mereka yang dianggap merendahkan martabat DPR. Terakhir pasal 245 yang mana pemanggilan anggota dewan harus seizin presiden dengan sebelumnya melalui pertimbangan MKD.

Ikuti kami di
  Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas