Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi menerima audiensi Presiden Asosiasi Persepakbolaan Profesional Indonesia (APPI) Firman Utina yang hadir bersama Wakil Presiden APPI Andritany Ardhiyasa, General Manager APPI Ponaryo Astaman, Anggota Exco Hansamu Yama, Ramdani Lestaluhu, Legal Head APPI James Silitonga, Legal APPI M. Agus Riza di ruang rapat lantai 10 Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2/2018) sore.

Kepada Menpora, Firman menyampaikan bahwa dirinya menjadi Presiden APPI baru periode 2017-2021 sekaligus mengenalkan para pengurus lainnya.

Dalam laporannya kepada Menpora, eks pemaik timnas tersebut menagatakan asosiasi yang dipimpinnya saat ini tidak ada lagi masalah tunggakan gaji pemain.

"Penunggakan gaji sudah tidak ada dari tahun kompetisi 2015-2016 hanya saja di 2017 ada satu di Gresik United yaitu penunggakan gaji di 3 bulan terakhir tahun 2017," ujarnya.

Indonesia di tahun 2017 ditunjuk FIFA sebagai salah satu dari empat negara sebagai pilot project untuk penerapan Badan Pengadilan Sepakbola atau National Dispute Resolution Chamber (NDRC).

NDRC adalah dipilih dari perwakilan pemain, perwakilan klub, dan pihak yang netral yang dipilih perwakilan pemain dan perwakilan klub.

General Manager APPI, Ponaryo Astaman pun berharap NDRC bisa diterapkan tahun ini.

"Semoga penerapan NDRC ini bisa diterapkan di tahun ini," tambah Ponaryo Astaman.

Menurutnya, di Indonesia belum ada jaminan asuransi untuk pemain sepakbola. Bahkan ia mengambil contoh atas kejadian meninggalnya kiler Persela Lamongan, Khoril Huda dan berharap asuransi nantinya tidak hanya untuk Liga 1 tapi juga Liga 2.

"Sebagai contoh meninggalnya Kiper Persela Lamongan Khoirul Huda yang menjadi sorotan dunia karena tidak adanya asuransi yang mencover, kami ingin adanya asuransi yang sama rata tidak hanya di Liga 1 tetapi juga Liga 2," lanjutnya.

Mendengar beberapa masukan itu Menpora mengaku terkejut dan ingin segera menyelesaikan hal yang dianggapnya serius itu beserta jajarannya.

"Kita berharap soal NDRC bisa berjalan lebih cepat untuk melindungi hak dan kewajiban pemain, menurut saya ini menjadi inspirasi tidak hanya pemain bola tetapi semua atlet olahraga selama ini hanya tergantung kemauan masing-masing klub untuk hal asuransi padahal jika tidak ada perlindungan akibatnya besar dan panjang," kata Menpora.

Tak hanya itu, Menpora juga berharap jajarannya dapat dengan cepat menyelesaikan hal penting dan serius ini.

"Saya harap ini tidak hanya menjadi regulasi atau kesepakatan menteri tetapi harus ada paling tidak Permenpora (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga) untuk mengikat sehingga menjadi pintu masuk minimal BPJS tidak lagi meragukan profesi atlet, bagi saya ini hal amat sangat serius untuk segera ada legalitas resmi, saya harap paling tidak tiga bulan kedepan clear perumusannya," harapnya.

Menteri asal Bangkalan Madura ini paham betul terkait hak dan kewajiban pemain untuk dilegalkan dan diterapkan dengan baik oleh pemerintah, pihaknya tidak ingin ada bentrok yang dinilai menjadi intervensi, untuk itu ia menekankan dari sisi legalitas untuk betul-betul di detailkan agar jelas dimana pemerintah hadir dalam kontek melindungi bukan mempersulit atlet/pemain.

Ikut mendamapingi pada pertemuan tersebut yakani, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Faisal Abdullah, Staf Khusus Pemuda Zainul Munasichin, Staf Khusus Komunikasi dan Kemitraan Anggia Ermarini, Sesdep Bambang Laksono dan Sesdep Aris Subiyono.