Tribun

UU MD3

DPR Akan Hargai Apapun Keputusan Presiden

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan ‎Presiden masih menimbang-nimbang untuk menandatangani UU

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
DPR Akan Hargai Apapun Keputusan Presiden
TRIBUN/DANY PERMANA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berbincang dengan redaksi Tribun Grup dalam kunjungannya ke kantor Tribun di Jakarta, Rabu (24/1/2018). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo belum juga menandatangani Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( MD3) yang telah disahkan di DPR RI pada Senin lalu, (12/2/2018).

Bahkan menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Presiden kemungkinan besar tidak akan menandatangani perubahan ke dua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tersebut yang sejumlah pasalnnya mendapatkan penolakan publik.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan ‎Presiden masih menimbang-nimbang untuk menandatangani UU yang sejumlah pasalnya dinilai kontroversial tersebut.

"Posisi DPR jelas bahwa UU MD3 di bahas oleh pemerintah dan itulah hasilnya bahwa presiden sedang mempertimbangakan untuk tandatangan atau tidak tandatangan," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (22/2/2018).

Baca: Novel Akan Jalani Operasi Mata Kirinya Akhir Maret

Namun Bamsoet mengatakan DPR akan mendukung apapun keputusan presiden nantinya, baik itu menandatangani atau tidak menadatangani.‎

Menurutnya undang-undang tersebut akan tetap berlaku meski tidak ditandatangani presiden.

"Kita akan tetap hargai keputusan apapun presiden," katanya.

Terkait adanya pasal yang dinilai kontroversial Bamsoet menyerankan kepada masyrakat untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

"MK akan melakukan uji materi apakah UU ini sesuai dengan uu dasar 1945 atau tidak. yaitu karena itu MK patokannya adalah filossi semangat UU dasar 1945," katanya.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Presiden kemungkinan tidak akan menandatangani pengesahan UU MD3. Ketidakmauan tersebut sebagai bentuk protes presiden terhadap sejumlah pasal yang dinilai kontorversial.

‎Adapun pasal yang dinilai kontroversial tersebut yakni, pasal 73 ayat 3 dan 4, pasal 122 huruf K, dan pasal 245 ayat 1. Adapun ketiga pasal tersebut memang menjadi sorotan dalam pembahasan UU MD3:
Pasal 73 UU MD3 menyebutkan polisi wajib membantu memanggil paksa, pihak yang diperiksa DPR. Selain itu pasal 122 huruf K yang dapat mempidanakan mereka yang dianggap merendahkan martabat DPR. Terakhir pasal 245 yang mana pemanggilan anggota dewan harus seizin presiden dengan sebelumnya melalui pertimbangan MKD.

Ikuti kami di
  Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas