Tribun

UU MD3

DPR Sepakat dengan Presiden Tidak Keluarkan Perppu UU MD3

Saya sepakat dengan presiden bahwa ini tidak perlu untuk dikeluarkan Perppu.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in DPR Sepakat dengan Presiden Tidak Keluarkan Perppu UU MD3
TRIBUN/DANY PERMANA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berbincang dengan redaksi Tribun Grup dalam kunjungannya ke kantor Tribun di Jakarta, Rabu (24/1/2018). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo belum juga menandatangani Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( MD3) yang telah disahkan di DPR RI pada Senin lalu, (12/2/2018).

Bahkan menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Presiden kemungkinan besar tidak akan menandatangani perubahan ke dua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tersebut yang sejumlah pasalnnya mendapatkan penolakan publik.

Banyak usulan kepada presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengganti sejumlah pasal yang dinilai kontroversial tersebut.‎ Ketua DPR Bambang Soesatyo sepakat dengan pemerintah untuk tidak mengeluarkan Perppu MD3.

‎"Saya sepakat dengan presiden bahwa ini tidak perlu untuk dikeluarkan Perppu. Presiden sudah mengatakan belum berpikir atau tidak berpikir untuk keluarkan Perppu saya pikir pemikiran presiden sama dengan kami di DPR," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (22/2/2018).

Baca: Kelompok Artis, Manajer Serta Produser Deklarasikan Pemberantasan Narkoba

Bamsoet mengatakan belum ada kegentingan yang memaksa sehingga presiden kemudian harus mengeluarkan Perppu. Hanya perasaan psikologis saja yang menyatakan ada kegentingan yang memaksa sehingga harus dikeluarkan Perppu untuk menggantikan pasal yang dinilai kontroversial.

‎"Karema tidak ada kegentingan yang memaksa. kecuali hanya perasaan-perasaan saja," katanya.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Presiden kemungkinan tidak akan menandatangani pengesahan UU MD3. Ketidakmauan tersebut sebagai bentuk protes presiden terhadap sejumlah pasal yang dinilai kontorversial.

‎Adapun pasal yang dinilai kontroversial tersebut yakni, pasal 73 ayat 3 dan 4, pasal 122 huruf K, dan pasal 245 ayat 1. Adapun ketiga pasal tersebut memang menjadi sorotan dalam pembahasan UU MD3:
Pasal 73 UU MD3 menyebutkan polisi wajib membantu memanggil paksa, pihak yang diperiksa DPR. Selain itu pasal 122 huruf K yang dapat mempidanakan mereka yang dianggap merendahkan martabat DPR. Terakhir pasal 245 yang mana pemanggilan anggota dewan harus seizin presiden dengan sebelumnya melalui pertimbangan MKD.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas