TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya harus melakukan dialog dengan semua partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan untuk menentukan cawapres Presiden Jokowi.

Apalagi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan capres diusung oleh partai atau gabungan partai dengan jumlah 20 persen kursi DPR. Karena kursi PDI-P belum mencapai 20 persen di DPR, maka diharuskan berkoalisi dengan partai lain.

Ia mengatakan, melalui dialog maka bisa ditemukan kriteria dan figur yang layak mendampingi Jokowi di Pemilu 2019 sehingga jalannya pemerintahan bisa efektif.

Baca: Kecelakaan Maut di Peru: Bus Jatuh ke Jurang dan Tewaskan Puluhan Penumpang

"Sehingga prosesnya harus dijalankan melalui dialog. Melalui perenungan. Bukan melalui spanduk-spanduk, dilihat siapa yang pasang spanduk. Bukan seperti itu," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (21/8/2018).

Ia menambahkan yang terpenting cawapres Jokowi harus memiliki kecocokan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Selain itu, kata Hasto, cawapres Jokowi juga harus memiliki kesamaan ideologi dengan partainya.

"Desainnya adalah ini merupakan satu kesatuan kepemimpinan di antara presiden dan wapres sehingga harus punya chemistry yang sama, harus punya pemahaman ideologi yang sama. Jangan sampai yang satu punya pemahaman ekonomi liberal, yang satu ekonomi kerakyatan," lanjut Hasto.

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul: PDI-P: Pemilihan Cawapres Jokowi Lewat Dialog, Bukan Lihat Siapa Pasang Spanduk