Tribun

Bamsoet Dorong Seluruh Pemda Berperan Dukung Optimalisasi Program JKN-KIS

"Meminta Komisi IX DPR mendorong seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berperan serta dan mendukung optimalisasi Program JKN-KIS," ujar Bamsoet

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
zoom-in Bamsoet Dorong Seluruh Pemda Berperan Dukung Optimalisasi Program JKN-KIS
Fitri Wulandari/Tribunnews.com
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) terlihat ceria saat menerima kunjungan anak-anak dan tenaga pendidik TK Anak Bangsa, di Ruangan Abdul Muis, DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berperan serta dan mendukung optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Hal ini disampaikan Ketua DPR RI terkait 66,8 juta (25,7 persen) penduduk Indonesia yang masih belum terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga 23 Februari 2018.

Sementara target Pemerintah pada 2019 minimal 95 persen penduduk Indonesia sudah harus terdaftar.

"Meminta Komisi IX DPR mendorong seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berperan serta dan mendukung optimalisasi Program JKN-KIS," ujar Bamsoet kepada wartawan saat menanggapi isu-isu aktual, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Baca: Dirjen PAS Izinkan Ustaz Abu Bakar Baasyir Berobat ke RSCM

Politikus Golkar ini juga meminta Komisi IX DPR mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya jaminan kesehatan, serta mempermudah proses pendaftaran bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Sebelumnya Per 23 Februari 2018, ada 74 persen penduduk Indonesia yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Guna mencapai target kepesertaan 95 persen penduduk di 1 Januari 2019, beragam upaya dilakukan BPJS Kesehatan.

Upaya peningkatkan laju pertumbuhan JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sasar beberapa segmen. Yakni peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) alias peserta mandiri, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), hingga peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung Pemerintah Daerah (Pemda).

Dari sisi akses pendaftaran PBPU, paling tinggi dilakukan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Tak heran bila kemudian antrean terus membludak.

Padahal, BPJS Kesehatan telah menyediakan berbagai alternatif pendaftaran yang jauh lebih praktis, seperti melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500400, website BPJS Kesehatan, Mobile JKN, Kader JKN, dan sebagainya.

“Banyak masyarakat yang jauh-jauh datang ke Kantor BPJS Kesehatan sekadar untuk mendaftar. Padahal itu bisa dilakukan cukup lewat telepon ke Care Center 1500400. Dengan layanan tersebut, daftar jadi peserta JKN-KIS pun jadi lebih praktis tanpa antre," kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas