Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAWA BARAT - Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri turut memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2018.

Hari Perempuan Internasional, ucap Mega, merupakan peringatan atas pengakuan hak politik bagi kaum perempuan di dunia.

Ia pun mengucapkan selamat kepada seluruh perempuan Indonesia.

Baca: Megawati Kritisi Peraturan Pemerintah Pensiunkan Lebih Awal Peneliti

"Saya ucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional kepada seluruh perempuan Indonesia," ujar Megawati di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (8/3/2018).

Megawati mengenang, tulisan ayahnya, Presiden Soekarno pada 1928 berjudul Kongres Kaum Ibu.
Pada tulisan itu, Soekarno menjelaskan bahwa persoalan emansipasi perempuan tidak hanya sebatas persoalan persamaan hak dan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan.

Baca: Alasan IPDN Beri Gelar Doctor Honoris Causa Kepada Megawati

Persoalan emansipasi perempuan bagian dari emansipasi bangsa.

Artinya, keterlibatan dan kesadaran dari kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki mewujudkan bangsa Indonesia yang Merdeka.

"Gagasan Bung Karno tersebut menjadi landasan bagi saya dalam berpolitik. Politik tidak boleh diskriminatif. Politik harus membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat. Rakyat adalah rakyat," ujarnya.

Menurut Megawati, seluruh lapisan masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi pada kepentingan nasional.

Baca: Megawati Mendapat Gelar Doctor Honoris Causa dari IPDN

Termasuk pada ruang dan akses bagi rakyat terhadap keputusan-keputusan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, juga mental dan spiritual hanya dapat terjadi jika pemerintah membukanya.

Dengan kata lain, ucap Megawati, kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah harus mampu menjamin, melindungi dan memastikan partisipasi rakyat dalam pembangunan.

"Pemerintahan tanpa politik yang jelas, ibarat kapal tanpa kompas. Pemerintahan tanpa pemimpin yang memiliki visi misi politik yang jelas, ibarat kapal tanpa nahkoda, yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai," ujarnya.