TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeringah (LKPP), didukung oleh Milllennium Challenge Account (MCA) Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), menggelar pelaksanaan Jakarta Forum III. 12-13 Maret di Bogor.

Kegiatan ini merupakan wadah pertemuan pemangku kepentingan kunci, sebagai sarana untuk memfasilitasi penguatan kebijakan pengadaan untuk mendukung keberhasilan inisiatif reformasi pengadaan pemerintah.

Dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Selasa (13/3/2018), Kepala LKPP Agus Prabowo menegaskan, pengadaan bukan hanya sekedar melakukan pemilihan penyedia, tetapi juga ada beberapa keluaran penting yang harus di perhatikan.

“Belanja Pemerintah harus dilakukan secara efisien dan efektif, public delivery dan kualitas barang/jasa yang baik dan menciptakan kompetisi yang adil. Hal tersebut akan mendorong para pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dalam program modernisasi pengadaan,” tegas Agus.

Agus menambahkan, penguatan kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia pengelola pengadaan menjadi penting agar belanja pengadaan pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif. Kejelasan peran bagi institusi pengadaan akan meningkatkan akuntabilitas, tanggung jawab dan kinerja/tingkat layanan.

Agus menegaskan, akan sulit untuk mendapatkan SDM yang kompeten apabila sistem tidak mendukung secara baik, terutama saat tren belanja pemerintah menjadi lebih besar dan lebih strategis dalam membangun negara.

“Pengelola pengadaaan harus profesional, berkualitas dan berkompeten. Mereka juga memiliki sistem karir serta harus mendapatkan penghargaan dan remunerasi yang kompetitif,” katanya.

Ia menegaskan Jakarta Forum juga membahas isu-isu terkini dari pengadaan barang dan jasa. Tidak berhenti pada pengadaan barang dan jasa konvensional, tetepi forum ini juga harus bisa menginisiasi berbagai terobosan baru bagi pengadaan barang dan jasa di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga negera.

Terkait kelembagaan, Direktur Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia Firman Dharmawan mengatakan, arah perbaikan yang ingin dituju adalah pembentukan kelembagaan yang bersifat permanen dan struktural, bekerja secara terkoordinasi dan terintegrasi, serta memiliki peran strategis sebagai Center of Excellence.

“Dalam Jakarta Forum III juga dibahas penyesuaian kelas jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa didasari pada perluasan fungsi organisasi ULP menjadi UKPBJ, serta perluas tugas fungsi jabatan fungsional untuk mendukung end-to-end pengadaan barang dan jasa secara strategis”, tambah Firman.

Sebagai penutup, Agus mengatakan bahwa kegiatan ini juga dapat ditingkatkan dalam pertemuan tingkat menteri. Karena membangun pengadaan barang/jasa yang baik tidak hanya bisa dilakukan oleh LKPP saja.

“Ada ekosistem yang harus dibangun oleh beberapa kementerian/lembaga. Selain itu, kita jangan melukan penyedia swasta, karena merekalah nanti yang juga menjadi beneficiary di ekosistem tersebut. Itu yang saya bayangkan sebagai Indonesia Procurement Forum”, tutur Agus.

Sebelumnya, pertemuan rutin Jakarta Forum telah melibatkan 8 peserta dari berbagai unsur kementerian, pemerintah daerah, badan negara dan universitas: Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Provinsi DKI Jakarta dan Institut Teknologi Bandung.

Kegiatan Jakarta Forum I, diadakan pada tanggal 7-8 Maret 2017, telah menghasilkan kesepakatan mengenai rencana aksi dan draf naskah kebijakan mengenai ULP (Unit Layanan Pengadaan) permanen di Kementrian/Lembaga. Jakarta Forum II, yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 Mei 2017, telah menghasilkan sebuah rencana aksi dan draf naskah kebijakan mengenai profesionalisme sumber daya manusia pengadaan.