TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Elite Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengunjungi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018).

Para pengurus Partai Nasdem menggelar pertemuan dengan pimpinan KPK.

Pertemuan ini sebagai bentuk kunjungan balasan setelah sebelumnya KPK menyambangi DPP NasDem dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air, khususnya di internal Parpol.

"Diskusinya itu banyak sekali, bagaimana kita bersama-sama untuk membangun sistem ketatanegaraan yang baik, bagaimana kita bisa membangun pencegahan korupsi yang lebih efektif ya," ujar Sekjen Nasdem, Johny G Plate, seusai pertemuan.

Baca: Gus Choi: NasDem Dukung Langkah KPK, Jangan Sampai Rakyat Pilih Pemimpin Busuk

Dalam diskusi itu NasDem dan KPK sepakat membangun kerjasama dalam hal pemberantasan korupsi yang selama ini masih menjamur.

"Agar parpol ini betul-betul bisa menjadi sumber recruitment pemimpin pemimpin nasional, pemimpin-pemimpin yang benar benar dibutuhkan oleh negara," jelas Johnny.

Partai NasDem, menurut Johny sesuai dengan tagline gerakan perubahan restorasi Indonesia tentunya memiliki kepentingan yang sama dengan KPK yakni memajukan bangsa dan negara salah satu bekerja bersama KPK untuk mencegah korupsi.

"Selama kita membangun sistem tanpa didukung dengan moralitas bangsa yang baik tentu itu menjadi usaha kerja keras yang lama yang hasilnya mungkin tidak seefektif dan efisien yang kita harapkan bersama," pungkas Johny.

Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan menyambut baik sikap NasDem yang mendukung pemberantasan korupsi. Menurut catatannya, Partai NasDem merupakan satu-satunya parpol yang datang ke KPK untuk melakukan diskusi dengan pimpinan.

"Saya tambahkan sedikit, jadi ini catatan KPK ini yang pertama DPP parpol datang ke KPK yang kita lakukan adalah kita diskusikan bagaimana kita penguatan partai, karena buat kami KPK itu partai atau bukan itu sudah bukan pilihan," kata Pahala.

Pahala menuturkan, ada beberapa hal yang dibahas dalam diskusi tersebut. Salah satunya, tentang pendanaan biaya politik untuk kader yang maju kontestasi. Kemudian tentang sistem pilkada termasuk pencegahan kader dari partai.

"Yang kedua kita pikir juga sistem pencegahannya jadi lebih kuat karena jalan dari partai satu dan jalan dari KPK lewat pendampingan di daerah," pungkas Pahala.