Mekeng Jadi Ketua FPG, Agung Laksono Minta Kader Golkar Tidak Ribut
Salah satu alasan penolakan karena nama Mekeng disebut-sebut terlibat dalam pusaran kasus dugaan korupsi e-KTP.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono, angkat bicara soal diangkatnya Melchias Marcus Mekeng menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI.
Perombakan posisi yang sebelumnya diisi Robert Joppy Kardinal ini rupanya menimbulkan kegaduhan.
Agung meminta para kader Partai Golkar tak lagi meributkan pengangkatan Mekeng sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.
"Sehubungan dengan pergantian Ketua FPG Pak Mekeng saya minta semua pihak tenang dan bekerja sebagaimana biasanya. Adanya kritikan dan pernyataan yang bernada penolakan itu sebenarnya tidaklah perlu terjadi. Saya percaya DPP partai Golkar sudah melakukan pertimbangan dan kajian atas keputusan tersebut," kata Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/3/2018).
Baca: Jokowi Pernah Meminta Dukungan Demokrat untuk Pilpres
Salah satu alasan penolakan karena nama Mekeng disebut-sebut terlibat dalam pusaran kasus dugaan korupsi e-KTP.
Dikhawatirkan, ini akan memengaruhi citra Golkar di DPR.
Terkait hal ini, Agung mengingatkan semua pihak agar tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum ada ketetapan hukum.
"Saya percaya DPP akan konsisten dengan tagline Golkar Bersih. Karena kebijakan itu tetap dipegang teguh manakala jika ada fungsionaris Golkar yang benar-benar terbukti terseret kasus hukum maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi penonaktifan atau diminta mengundurkan diri sesegera mungkin," katanya.
Lebih lanjut Agung meminta kader Golkar percaya dengan keputusan DPP menunjuk Mekeng.
Bahkan Agung berharap kader partai bekerja mendukung tugas pimpinan fraksi Golkar di DPR.
"Beri kesempatan Pak Mekeng untuk bekerja secara maksimal," katanya.
Agung mengingatkan kader partai tidak membuang tenaga hanya untuk urusan internal.
Sebaiknya energi itu digunakan untuk melakukan penggalangan dan penguatan Partai Golkar menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 sekaligus Pilpres 2019.
"Jangan buang energi untuk ribut di dalam. Tenaga dan konsentrasi semestinya dimanfaatkan dalam upaya pemenangan Pilkada Serentak 2018, Pemilu 2019 termasuk Pilpres 2019 untuk memenangkan Jokowi yang telah diusung oleh Golkar," katanya.
