Tribun

UU MD3

Esok Berlaku, Bamsoet Minta Masyarakat Tidak Perlu Khawatir dengan UU MD3

Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap pemerintah segera memberikan penomoran

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Esok Berlaku, Bamsoet Minta Masyarakat Tidak Perlu Khawatir dengan UU MD3
dok. DPR
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang disahkan pada 12 Februari lalu akan berlaku pada Kamis esok. Meski tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo, undang undang tersebut resmi berlaku, 30 hari setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap pemerintah segera memberikan penomoran terhadap undang-undang tersebut agar dapat segera menjadi objek hukum.

"Terkait dengan UU MD3 sesuai dengan aturan yang ada tentang perundang-undangan maka hari ini adalah hari terakhir dan mulai jam 00 nanti malam UU itu sudah berlaku dan mudah-mudahan besok pemerintah sudah memberi nomor atas UU itu dan kemudian bisa diundang-undangkan dan dilaksanakan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (14/3/2018).

Baca: Ini Dia Profil Singkat Hakim Cantik PN Tangerang yang Ditangkap KPK, Alumni Kampus Ternama

Bamsoet juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap UU MD3 tersebut. Menurutnya UU MD3 hanya mengatur tata cara anggota dewan dalam bertugas. UU MD3 juga tidak membuat anggota dewan kebal hukum.

"Tidak ada UU MD3 merusak demokrasi, tidak ada UU MD3 kemudian sewenang-wenang upaya  pemanggilan paksa," katanya.

Baca: Tuti Teriak Histeris Saat Digelandang KPK, Sebut Nama Hakim Pemberi Order

Bamsoet mencontohkan mengenai aturan pemanggilan paksa seseorang atau lembaga pada pasal 73 ayat 3 dan 4. Menurut Bamsoet pasal tersebut sudah ada sejak lama, bukan aturan baru. Hanya saja DPR tidak pernah memakai wewenang pemanggilan paksa tersebut.

‎"Ambil contoh kemarin pimpinan KPK. Di komisi 3 tidak pernah, tidak datang, diundang datang. Jadi patuh kepada aturan main yang ada di dpr. Jadi engga perlu dikhawatirkan soal adanya ancaman bagi demokrasi," pungkasnya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas