Laporan Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI berkomitmen untuk mewujudkan keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan dan keamanan sumber daya maritim yang merupakan tugas pokok TNI. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat memberikan Kuliah Umum kepada 244 mahasiswa dan civitas akademi Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) dengan tema “Kebijakan TNI Dalam Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI”, bertempat di Kawasan IPSC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/3/2018).

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa TNI siap mendukung kebijakan pemerintah yang dijabarkan kedalam rencana program prioritas TNI. “Komitmen TNI sejalan dan mendukung kebijakan pemerintah diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme prajurit serta membangun kekuatan TNI yang selalu siap menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga menjelaskan tentang kemajuan teknologi yang membawa dampak positif yaitu mempercepat arus informasi dan mempermudah akses terhadap informasi, disisi lain dampak negatifnya meningkatnya penipuan, kejahatan cyber, berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech). Hal ini dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Panglima TNI menjelaskan bahwa kemajuan teknologi saat ini membawa nilai positif bagi kehidupan manusia, namun juga memiliki beberapa paradoks yang perlu dicermati diantaranya adalah cyber threat, bio threat dan inequality threat, dimana masing-masing ancaman tersebut memiliki alasan tersendiri untuk terus diwaspadai. “Ancaman cyber menjadi perhatian utama, mengingat lebih dari separuh penduduk dunia telah terhubung dengan dunia cyber dan tiga perempat waktunya dihabiskan di dunia maya,” katanya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, jika dahulu penguasaan wilayah sebagai yang utama maka dalam nuansa kekinian penguasaan itu lebih bersifat virtual yaitu penguasaan dan pengelolaan terhadap dunia maya yang tersimpan di Big Data. “Melalui perkembangan teknologi dengan memanfaatkan profiling data dan data analisis, saat ini dimungkinkan untuk merekrut teroris tunggal (lone wolf). Kondisi ini memicu timbulnya potensi konflik horizontal maupun vertikal di masyarakat,” ujarnya.

Panglima TNI mengatakan bahwa di era revolusi industri 4.0 diwarnai oleh hal-hal yang kekinian dan disertai inovasi yang bersifat positif serta negatif yang destruktif.  “Kekuatiran masa depan yang utama bukan terletak pada krisis kelangkaan pangan dan energi melainkan lebih pada ketidakmampuan kita untuk beradaptasi terhadap transformasi. Salah satunya adalah kemajuan teknologi digital yang sangat cepat,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan awak media tentang peran Satsiber TNI dan cyber crime Polri dalam menghadapi berita hoax dan isu negatif yang berkembang di masyarakat, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa TNI memiliki tanggung jawab untuk membantu tugas kepolisian dalam mengantisipasi serangan berita hoax dan ujaran kebencian. “TNI senantiasa mengantisipasi dengan menyiapkan langkah-langkah strategis yang salah satunya adalah dengan membentuk Satsiber TNI,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan awak media tentang Flight Information Region (FIR) yang masih mengandalkan Singapura, Panglima TNI mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari tugas pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan RI yang didukung oleh Kementerian Pertahanan RI. “Kita juga akan mendorong pemerintah untuk bisa mengambil alih FIR tersebut. Kemudian pemenuhan sumber daya manusia dan peralatan secara bertahap akan kita penuhi, mudah-mudahan target kedepan masalah FIR ini sudah bisa kita ambil alih,” tutupnya. (*)