Tribun

UU MD3

Sering Didemo, Jubir MK: Enggak Ada Pengaruhnya Pada Persidangan

Ia mengatakan jika publik ingin ikut dalam pengambilan putusan terkait UU MD3 maka silahkan mendaftarkan

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Sering Didemo, Jubir MK: Enggak Ada Pengaruhnya Pada Persidangan
Rina Ayu/Tribunnews.com
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di kantor MK, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan tak ada pengaruhnya aksi massa yang sering dilakukan untuk menuntut ditolaknya UU MD3 ke MK.

Fajar yang ditemui di gedung MK mengatakan MK hanya mendengarkan berbagai pertimbangan di dalam persidangan.

"Enggak ada, jadi MK itu hanya kan mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan di persidangan, hal2 yg disampaikan di luar persidangan itu tentu tidak akan dipertimbangkan," kata Fajar, di kantornya Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).

Ia mengatakan jika publik ingin ikut dalam pengambilan putusan terkait UU MD3 maka silahkan mendaftarkan melalui gugatan.

"Jadi kalau publik ingin terlibat dalam pengambilan putusan terkait UU MD3 maka silahkan ikut berdiskusi di persidangan MK, misalnya menjadi pihak terkait, opini-opini publik di luar persidangan tidak dipertimbangkan," kata Fajar.

Baca: Telah Diberi Nomor UU MD3 K‎ini Sudah Dapat Digugat

Pada hari ini Presidium Rakyat Menggugat melakukan aksi massa di depan gedung MK untuk menolak diberlakukannya MD3.

Selain itu, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melakukan demo di MK, Rabu (7/3/2018).

Diketahui pula, pada Kamis pekan lalu (8/3/2018), MK telah menyidangkan gugatan tolak UU MD3, yang berasal dari 3 pemohon.

3 pemohon itu yakni FKHK (Forum Kajian Hukum Konstitusi), PSI (Partai Solidaritas Indonesia), dan perorangan atas nama Ziko dan Joshua.

"Prosesnya sekarang adalah perbaikan permohonan, MK jadi sedang menunggu permohonan itu, setelah mereka menyerahkan perbaikan permohonan, baru kita jadwalkan sidang berikutnya," kata Fajar.

Dia mengatakan pemohon harus memperbaiki gugatan dengan menyertakan nomor UU MD3, paling lambat 14 hari sejak sidang pendahuluan atau 21 Maret mendatanf.

Padahal hingga kini UU MD3 belum juga mendapatkan penomoran sehingga belum termasuk dalam kategori objek hukum.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas