Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Diminta Jelaskan Tentang Korupsi E-KTP, Gamawan: Saya Benar-benar Gak Tahu

Gamawan hari ini diperiksa oleh KPK untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Diminta Jelaskan Tentang Korupsi E-KTP, Gamawan: Saya Benar-benar Gak Tahu
henry lopulalan/stf
KORUPSI E-KTP - Mantan Mendagri Gamawan Fauzi usai di periksa di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/11). Gamawan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi KTP Elektronik. Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, tidak ingin menanggapi Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang memintanya menjelaskan tentang proyek E-KTP.

"Saya gak tahu. Saya benar-benar gak tahu," ujar Gamawan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/3/2018).

Gamawan berkilah bahwa dirinya tidak mengenal satu pun pihak yang terlibat di kasus E-KTP. Menurutnya hal itu sudah diungkap di pengadilan kasus ini.

"Gak tahu. Kan teman-teman semua ikuti di sidang kan. Saya gak pernah tahu dengan siapa satu pun, gak pernah kenal," tegas Gamawan.

Gamawan hari ini diperiksa oleh KPK untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tudingan Setya Novanto bahwa ada aliran uang proyek KTP elektronik kepada Puan Maharani dan Pramono Anung, tidak lah benar.

Menurut Hasto, PDIP tidak punya kuasa dalam proyek tersebut karena merupakan partai oposisi saat itu.

Berita Rekomendasi

Hasto meminta menteri Dalam Negeri saat proyek KTP elektronik digulirkan, yakni Gamawan Fauzi menjelaskan secara gamblang terkait proyek tersebut.

"PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat Itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP. Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (22/3/2018).

Pasalnya menurut Hasto, ‎proyek tersebut digulirkan pada masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) .

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas