Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menyatakan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto seperti seseorang yang mencuci tangan di air kotor.

Apalagi, kata Hinca, pernyataan PDIP yang menyalahkan kebijakan dan program E-KTP ini juga baru dikemukakan sekarang, setelah 2 kader utamanya oleh Setya Novanto disebut sebagai ikut menerima uang E-KTP.

"Pernyataan Sekjend PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program E-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi E-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," tandas Hinca di Bandung, Jumat (23/3/2018).

Hinca mengakui, memang menjadi kewajiban partai politik untuk melindungi kader-kadernya, dan memberikan bantuan hukum jika kadernya tengah mengalami proses hukum.

Baca: Prostitusi Online di Aceh Besar Terungkap Setelah Polisi Menyamar dan Memesan Dua Wanita di Hotel

Tetapi, menurutnya, tentu tidak dilakukan secara membabi buta.

"Apalagi jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan menghalang-halangi penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tudingan Setya Novanto bahwa ada aliran uang proyek KTP elektronik kepada Puan Maharani dan Pramono Anung, tidak lah benar.

Menurut Hasto, PDIP tidak punya kuasa dalam proyek tersebut karena merupakan partai oposisi saat itu.

Hasto meminta menteri Dalam Negeri saat proyek KTP elektronik digulirkan, yakni Gamawan Fauzi menjelaskan secara gamblang terkait proyek tersebut.

Baca: Penggerebekan Pabrik Narkoba di Denpasar Berawal dari Penangkapan Krisna Andika

"PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP. Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (22/3/2018).

Pasalnya menurut Hasto, ‎proyek tersebut digulirkan pada masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).