TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengimbau PDI Perjuangan dan Partai Demokrat menahan diri terkait keterlibatan sejumlah tokoh partai politik dalam aliran dana megakorupsi KTP elektronik yang mencuat dalam pengadilan Setya Novanto kemarin.

Apalagi setelah itu, muncul pernyataan-pernyataan yang disampaikan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"PSI mengimbau PDIP dan Partai Demokrat menahan diri seraya sama-sama memastikan bahwa kader kedua partai tidak terlibat praktik korupsi dan bukan justru saling menuduh bahwa partai lain adalah partai yang paling korup," kata Juru Bicara PSI, Dini Shanti Purwono di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Menurut Dini, PDIP dan Partai Demokrat adalah dua partai besar yang perilakunya menjadi rujukan jutaan rakyat Indonesia.

"PSI khawatir perseteruan terbuka antara dua partai besar ini, bukan saja memecah bangsa, namun yang lebih penting memperlemah upaya melawan korupsi," kata Dini.

Baca: Soal Pernyataan Sekjen PDIP, Politikus Demokrat: Jangan Buat Publik Bingung Dengan Pernyataan Bodoh

Dikatakan bahwa perseteruan PDIP dan Partai Demokrat secara terbuka juga bisa meningkatkan ketidakpercayaan publik pada partai politik dan DPR, yang pada dasarnya adalah dua kekuatan vital dalam demokrasi Indonesia.

"PSI sebagai partai baru berharap sekali partai-partai terdahulu untuk memberi contoh yang dapat diteladani. Masyarakat sudah bosan menyaksikan konflik politik berkelanjutan yang bertentangan dengan tujuan membangun Indonesia yg damai dan sejahtera," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Dini, PSI menyerukan seluruh elemen bangsa untuk memerangi korupsi secara kolektif dengan meninggalkan sekat sekat politik yang ada.