Melalui Nawacita, pemerintah saat ini berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa melalui program Dana Desa. Program ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia.

Dana desa ini dialokasikan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya, sesuai dengan kewenangan yang dimilki. Dana Desa ini dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan pada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah pada desa yang selama ini sudah ada.

Saat ini masih terdapat anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang berbasis desa mencapai sekitar 0,28 persen dari total anggaran K/L Tahun 2017. Ke depan dana-dana tersebut seharusnya diintegrasikan dalam skema pendanaan Dana Desa, sehingga pembangunan Desa menjadi lebih optimal. Dana ini akan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu, Dana Desa juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pelaksanaan program Dana Desa ini akan dievaluasi secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Di tingkat pusar dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama denganKementerianDalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Evaluasi ini dilakukan demi memastikan tidak terjadi penyimpangan di tiap tahapan pengelolaan Dana Desa. (*)