TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menegaskan, parlemen Indonesia sangat menjunjung tinggi pentingnya Konvensi Internasional tentang perlindungan buruh migran.

Menurutnya, Indonesia telah menerapkan kebijakan triple win dalam menyelesaikan persoalan migran.

Hal itu diungkapkan Bamsoet, saat berpidato di acara Inter Parliementary Union (IPU), di Jenewa, Swiss.

Bambang Soesatyo mengaku prihatin melihat permasalahan migrasi dan pengungsi masih menjadi persoalan serius negara-negara di dunia.

Menurut politikus Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini, banyak negara di dunia yang belum mampu menyelesaikan masalah tersebut sendiri.

Dirinya memaparkan, laporan Migrasi Internasional tahun 2017 menyebutkan setidaknya terdapat 258 juta migran di seluruh dunia.

Angka tersebut meningkat dari tahun 2000 sebanyak 173 juta migran.

"Sudah puluhan tahun migrasi dalam skala besar, terutama yang disebabkan oleh konflik bersenjata dan kekerasan, menjadi tantangan yang masih terus dihadapi oleh berbagai negara di dunia," kata Bamsoet melalui pesan singkat, Minggu (25/3/2018).

"Masalah tersebut harus mendapat perhatian serius bagi parlemen anggota IPU untuk bersama dicarikan jalan keluar terbaik," kata Bamsoet.

Di hadapan 1.539 anggota delegasi dari 146 negara yang hadir, Bamsoet menjelaskan Indonesia meski bukan bagian dari negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, namun telah mengadopsinya melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurutnya, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat penempatan dan perlindungan pekerja migran serta menyediakan landasan hukum yang lebih kuat bagi institusi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

"Di samping itu, Indonesia menerapkan pendekatan 'triple win' dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait migrasi. Pendekatan tersebut tidak hanya mengutamakan kepentingan negara pengirim, tetapi juga negara penerima dan migran," kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III ini menggambarkan bukti komitmen Indonesia, di mana atas dasar pertimbangan kemanusiaan pemerintah Indonesia telah menampung sebanyak 14.000 pengungsi dan pencari suaka.

"Hal ini mencerminkan komitmen dan kepedulian Indonesia terhadap isu migrasi dan pengungsi. Sebagai negara transit kami juga bekerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam hal penyediaan fasilitas penampungan bagi pengungsi yang sedang menunggu proses pemulangan atau penempatan kembali di negara ketiga," kata Bamsoet.

Bahkan di kancah internasional Bamsoet mengatakan, pemerintah Indonesia telah menunjukan komitmennya terhadap permasalahan pengungsi, khususnya terkait isu Rohingya di Myanmar.

Kekerasan terhadap kaum Rohingya dalam segala bentuk dan manifestasinya, merupakan ancaman serius bagi keamanan dan perdamaian global.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Indonesia ujar Bamsoet telag tampil sebagai pionir dalam melakukan langkah-langkah diplomasi yang dibutuhkan untuk membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dan transparansi dalam penanganan pengungsi Rohingya.

Lembaga bantuan Indonesia juga membangun fasilitas kesehatan, pendidikan dan penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya.

"Ini merupakan realisasi kongkrit dari kunjungan yang dilakukan oleh presiden Indonesia Joko Widodo pada awal 2018 dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir 2017 ke Cox’s Bazaar. Selain Rohingya, Indonesia juga sangat prihatin dengan konflik-konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan, seperti di Palestina, Suriah, dan Afghanistan," kata Bamsoet.

Dalam kesempatan yang sama Bamsoet mengajak parlemen anggota IPU untuk membangun komunikasi intensif dan bekerja sama dalam memberikan perlindungan bagi migran reguler dan ireguler.

Salah satunya melalui perumusan kebijakan nasional yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

"Kami menyadari bahwa mewujudkan hak asasi manusia bagi semua migran merupakan tanggung jawab yang timbul dari kewajiban internasional kita. Karena itulah, kita harus mendukung Global Compact for Migration dan Global Compact for Refugees, yang saat ini telah memasuki putaran kedua pembahasan," katanya.

Dirinya optimis Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR) mampu menyelesaikan isu-isu pengungsi dan migrasi.

Tak hanya itu, kedua instrumen tersebut diharapkan dapat pula mendorong tercapainya target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sehingga setiap individu dapat memetik manfaat dari agenda pembangunan global dan tidak ada seorang pun yang tertinggal.

"Kami percaya bahwa IPU memiliki kapasitas yang memadai dalam mendorong lahirnya instrumen internasional seperti GCM dan GCR yang dapat lebih mengakomodir kepentingan negara pengirim, negara penerima dan juga migran secara proporsional dan seimbang. Kami juga berharap agar Sidang-Sidang IPU tidak hanya menghasilkan resolusi, tetapi memberi dampak langsung pada perdamaian dan kesejahteraan masyarakat," kata Bamsoet.

"Karena, itulah tugas utama kita sebagai wakil rakyat. Bukan hanya resolusi yang kita butuhkan, tetapi evaluasi dan kerja nyata," katanya.

Sidang IPU ke-138 kali ini dipimpin langsung oleh Presiden IPU Gabriela Cuevas Barron dan Sekretaris Jenderal IPU Martin Chunggong dan dihadiri 69 ketua parlemen dunia serta 1.539 anggota delegasi dari 146 negara.

Dalam pertemuan ini Indonesia diwakili 12 anggota delegasi dan 3 adviser dari DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Selain pimpinan dan anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Nurhayati Assegaf, Bara Hasibuan, Budisatrio Djiwandono juga turut dalam rombongan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta Anggota DPR Ahmad Sahroni, Muhammad Misbakhun, Agun Gunanjar Sudarsa dan Johnny Plate.

Pertemuan rutin ini sekaligis dimanfaatkan Bamsoet menyampaikan undangan kepada seluruh anggota delegasi IPU agar menghadiri Forum Parlemen Sedunia untuk Pembangunan Berkelanjutan yang ke-2 (The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Energies For All), yang akan diselenggarakan di Bali pada 12 sampai 13 September 2018.

"Forum ini merupakan satu-satunya forum antarparlemen yang mengangkat isu penbangunan berkelanjutan secara spesifik," kata Bamsoet.