Pemerintah Cari Pemikiran Baru Atasi Persoalan Ketimpangan
Ketujuh sub tema tersebut meliputi pengembangan pusat pertumbuhan untuk mengurangi ketimpangan antara kawasan barat dan timur IndonesiA.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, melalui sinergi pembangunan di seluruh sektor.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, dalam Indonesia Development Forum (IDF) 2018 akan mengangkat tujuh sub tema besar yang diharapkan dapat memberikan masukan solusi dan inovasi pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan.
Ketujuh sub tema tersebut meliputi, pertama yaitu pengembangan pusat pertumbuhan untuk mengurangi ketimpangan antara kawasan barat dan timur Indonesia.
"Kedua, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan, Indonesia masih memiliki 122 kabupaten tertinggal yang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia," papar Bambang, Jakarta, Minggu (25/3/2018).
Baca: 6 Warga Malaysia Terlibat ISIS Ditangkap di Johor Berencana Lakukan Serangan ke Tempat Ibadah
Ketiga, kata Bambang, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Dimana, pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi adalah layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas sumber daya manusi.
"Keempat, memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pembangunan daerah. Kelima, penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan," ujar Bambang.
Menurutnya, dari sudut pandang ekonomi, jaringan transportasi yang terhubung dengan simpul-simpul produksi dan konsumsi akan membangkitkan pertumbuhan volume pergerakan yang disertai penurunan biaya.
"Untuk itu, penguatan konektivitas antar dan intra pulau perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang spesifik," tutur Bambang.
Sementara keenam yaitu inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, dimana peranan tata kelola dan inovasi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah menjadi krusial dalam pembangunan wilayah.
Ketujuh atau terakhir, kata Bambang, pengoptimalan sumber pendanaan pembangunan, karena saat ini telah banyak skema pendanaan pembangunan, baik bersumber dari APBN maupun Non-APBN, seperti skema PINA dan KPBU.
"Namun, banyak hasil pembangunan daerah belum berdayaguna secara optimal karena pengalokasian pendanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber lain yang belum optimal serta belum sepenuhnya menyasar untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah," papar Bambang.
Kegiatan IDF 2018 akan berlangsung pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta, dengan mengusung tema Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago.
Melalui IDF 2018 , diharapkan seluruh pemangku kepentingan akan mendiskusikan berbagai tantangan pembangunan wilayah di masa depan, sekaligus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam mencari solusi inovatif atas persoalan ketimpangan wilayah yang sedang dihadapi Indonesia.