Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Tanggapi Susunan Kabinet Ala PSI, PPP: Jangan Ajari Bebek Berenang

"Kami sebagai parpol yang sudah 9 kali ikut pemilu, hanya bisa memberikan bukti karena sudah teruji," ujar Baidowi.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Tanggapi Susunan Kabinet Ala PSI, PPP: Jangan Ajari Bebek Berenang
Tribunnews.com/Fitri Wulandari
Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi, saat ditemui usai diskusi yang digelar di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2018) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menanggapi serius susunan kabinet pemerintahan Jokowi Jilid II yang dibentuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ia menegaskan, partainya saja tidak berani melakukan hal tersebut, padahal selama ini terbukti telah mengikuti pemilu selama 9 kali.

"Kami sebagai parpol yang sudah 9 kali ikut pemilu, hanya bisa memberikan bukti karena sudah teruji," ujar Baidowi, dalam pesan singkatnya kepada Tribunnews.com, Selasa (27/3/2018).

Ia pun heran dengan apa yang dilakukan partai besutan Grace Natalie itu.

Baca: PSI Susun Kabinet Jilid II, Ace Hasan: Itu Hak PSI

Menurutnya, seharusnya PSI memberikan bukti terlebih dahulu sebagai partai baru.

"Sementara bagi parpol baru, perlu memberikan bukti," kata Baidowi.

Rekomendasi Untuk Anda

Melihat apa yang dilakukan partai yang dsaat ini menjadi sorotan itu, anggota Komisi II DPR RI tersebut pun mengibaratkan PSI tengah mengajari partai yang sudah lama.

Ia mengimbau PSI untuk tidak mengajari 'bebek berenang'.

"Ibaratnya (PSI) jangan seperti pepatah 'jangan mengajari bebek berenang'," tegas Baidowi.

Sebelumnya, pernyataan terkait susunan kabinet ala PSI itu diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam konferensi pers di kantor DPP PSI, Jakarta.

Ia mengatakan bahwa struktur kabinet yang paling ideal untuk Indonesia adalah multipartai.

"Jadi yang pertama, kami sebenarnya ingin menghilangkan dikotomi antara profesional dan partai," kata Raja Juli.

Raja Juli pun menambahkan, sudah ada pembahasan nama kandidat menteri di internal partai, nantinya nama-nama itu akan disampaikan ke partai koalisi dan tentunya Presiden Jokowi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas