Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum, Yusril Ihza Mahendra, menilai Alfian Tanjung hanya bermaksud mengingatkan masyarakat terhadap fenomena bahaya kebangkitan kembali Komunisme.

Upaya itu disampaikan melalui akun media sosial Twitter.

Di akun medsos itu, dia menulis 85 persen kader PDI-P merupakan kader PKI.

Baca: Yusril: Alfian Tanjung Harusnya Dibebaskan Dari segala Dakwaan

Tulisan itu membuatnya dilaporkan ke kepolisian hingga akhirnya menjalani proses hukum.

Menurut Yusril, Alfian sebagai ustaz dan dosen selama ini mendalami bahaya Komunisme yang dilarang oleh TAP MPRS XXV/MPRS/1966 dan UU No 27 Tahun 1999 yang mengatur sanksi pidana penyebaran faham Komunisme.

Maka, kata dia, tugas Alfian berdasarkan pengetahuan yang dimiliki mengingatkan masyarakat fenomena bahaya kebangkitan kembali Komunisme tersebut.

Baca: Mekeng Laporkan Inisiator GMPG ke Bareskrim Dengan Tuduhan Pencemaran Nama Baik

"Alfian melalui berbagai ceramah dan tulisannya di media sosial menyampaikan kritiknya," kata Yusril, Rabu (28/3/2018).

Alfian memang mempersoalkan ucapan-ucapan Ribka Tjiptaning baik di buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI” dan pernyataan Ribka ada sekitar 20 juta keturunan PKI yang kini bernaung dan menyalurkan aspirasi politik melalui PDIP.

Ribka juga menyatakan PKI siap bangkit kembali.

Baca: Jusuf Kalla Ingin Ajak Ustaz Abdul Somad Ikut Kampanyekan Cegah Stunting

Namun, Yusril menilai, kritik terhadap PDIP dianggap sebagai fitnah dan pencemaran nama baik, sehingga Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas nama partai mengadukan Alfian ke polisi.

Selain itu, Yusril menambahkan, Alfian juga merasa kegiatan propaganda dan kebangkitan PKI dan Komunisme tidak pernah ditindak aparat penegak hukum sehingga dia merasa ada pembiaran.

"Karena itu, dia menyampaikan kritik dalam konteks kepentingan umum, karena menurut hukum yang berlaku, PKI dan penyebaran ideologi Komunisme, Marxisme dan Leninisme tegas dilarang," tambahnya.

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Hukum, Yusril Ihza Mahendra, memberikan keterangan sebagai saksi ahli di sidang fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PDI Perjuangan yang menjerat terdakwa Alfian Tanjung.

Baca: Anies Enggan Berkomentar Saat Ditanya Soal Calon Wakil Presiden

Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Rabu (28/3/2018).

Alfian didakwa melanggar pasal 310 dan pasal 311 KUHP jo Pasal 27 dan 28 UU ITE yakni melakukan pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik.

Yusril mengatakan terdapat cukup alasan bagi pengadilan untuk membebaskan Alfian dari segala dakwaan atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Alfian Tanjung bukanlah tindak pidana.

Menurut dia, Pasal 310 KUHP itu adalah pasal fitnah dan pencemaran nama baik yang ditujukan adalah orang perseorangan (natuurlijk person), bukan organisasi (rechtsperson).

Beda halnya kalau yang merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya Ketua Umum atau Sekjen PDIP.

Dia menjelaskan, Pasal 156 KUHP mengatur pencemaran golongan-golongan atau SARA dan Pasal 206-208 KUHP mengatur pencemaran terhadap aparatur negara.