Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan kajian Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan internal Polri, menyatakan Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat sebagai daerah dengan potensi konflik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Semula, untuk menangani potensi konflik di dua provinsi itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sempat mengusulkan perwira tinggi Kepolisian RI sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Baca: PPP Tanggapi Wacana Pencalonan Anies Sebagai Cawapres

Namun, pemerintah memutuskan membatalkan rencana penunjukan dua perwira tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur. Hal ini, karena rencana kebijakan itu menimbulkan reaksi di masyarakat.

Meskipun disebut provinsi rawan konflik, Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw, berupaya mengantisipasi hal itu. Menurut dia, penanganan konflik tidak harus menggunakan kekerasan atau upaya represif.

"Kita perlu mengedepankan upaya penyelesaian lewat sentuhan-sentuhan khusus, seperti melakukan pendekatan kearifan lokal dan lain-lain," tutur Paulus Waterpauw, Kamis (29/3/2018).

Sebagai upaya menangani potensi konflik itu, Polda Sumatera Utara menggelar kegiatan penandatanganan kerjasama STIK-PTIK dengan Pihak Perguruan Tinggi dan Biro SDM se-Sumatera Rayon-1.

Ruang lingkup kerjasama berupa mengidentifikasi dan merumuskan masalah sosial yang dengan fungsi kelembagaan kepolisian sesuai dengan karakteristik daerah.

Selain itu, penguatan pemahaman calon mahasiswa STIK-PTIK yang berkaitan dengan dasar-dasar ilmu administrasi/manajemen, ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu pendukung lain.

Menurut dia, upaya peningkatan kualitas SDM itu dapat meningkatkan kinerja Polri dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Kiranya melalui kegiatan ini dapat meningkatkan intelektualitas dan kapabilitas calon pemimpin masa depan Polri di masa depan sehingga terwujud Polri yang promoter," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kermadianmas STIK-PTIK, Brigjen Yudawan R, menambahkan kerjasama merupakan wujud upaya meningkatkan kualitas akademik bagi mahasiswa STIK-PTIK mengidentifikasi dan pemahaman masalah sosial, hukum, dan ilmu-ulmu pendukung lainnya.

"Polri berharap lewat kerja sama dengan seluruh lembaga kepolisian dan lemdik seluruh Rayon I ini dapat membantu Polri dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan berguna bagi institusi Polri dan masyarakat," tambahnya.