TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah KPU untuk melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif dinilai sudah tepat.

Menurut pegiat antikorupsi dari Direktur Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah, Virgo Sulianto, aturan ini untuk menjaga marwah dan wibawa Pemilu.

"Partai sebagai bagian dari demokrasi berfungsi untuk melahirkan calon pemimpin terbaik dan berintegritas. Sehingga pemilih dihidangkan pilihan yang terbaik," ujar Virgo kepada Tribunnews.com, Selasa (3/4/2018).

Dia tegaskan, para mantan narapidana korupsi dianggap telah kehilangan hak.

Apalagi menurutnya, kasus korupsi yang mereka lakukan bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

Untuk itu dia menilai perlu ada terobosan hakim untuk untuk mencabut jabatan hak politik.

Karena langkah tersebut tepat dan perlu diberlakukan untuk menghambat adanya politik yang dikuasai oleh orang orang yang memiliki integritas rendah.

"Jangan sodorkan publik calon yang buruk. Sodorkan calon yang baik," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung sepenuhnya rencana KPU menerbitkan aturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi Caleg.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, menilai norma tersebut penting untuk mencegah seorang terpidana korupsi menduduki jabatan politik.

"Secara substansi, kami memandang norma tersebut penting," ujar Febri saat dikonfirmasi, Senin (2/4/2018).

Menurutnya, tidak pantas bagi seorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi langsung mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau calon legislatif.

KPK kerap menuntut seorang terdakwa perkara korupsi yang menduduki jabatan politik untuk dicabut hak politiknya.

"Karena itulah, untuk terdakwa kasus korupsi yang menduduki jabatan politik, KPK juga menuntut pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan," kata Febri.(*)