Tribun

Bamsoet Minta Pemerintah Respons Demo Pedagang Sim Card Prabayar

masalah yang muncul pasca adanya kebijakan dari Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi

Editor: Rachmat Hidayat
Bamsoet Minta Pemerintah Respons Demo Pedagang Sim Card Prabayar
Tribunnews/JEPRIMA
Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto (tengah) saat berbincang dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) sebelum acara sidang paripurna di Gedung MPR DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Banyak masalah yang muncul pasca adanya kebijakan dari Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) soal registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.

Setelah debat tentang kebocoran data masyarakat yang meregistrasi, kini muncul demonstrasi para penjual kartu prabayar yang dirugikan dengan kebijakan itu.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan ‎para penjual kartu prabayar yang terhimpun dalam anggota Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) melaksanakan demo di berbagai daerah.

Mereka menuntut pembatalan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Bamsoet, meminta Komisi I DPR mendorong Komisi I DPR mendorong Kemkominfo untuk meninjau ulang pelaksanaan Permen tersebut. Sebab protes-protes dari masyarakat harus didengarkan dan direspons.

"Agar kebijakan ini justru tak berdampak pada hal seperti menutup usaha kecil, plus menjaga agar tidak ada kebocoran data pribadi masyarakat yang telah melakukan registrasi NIK dan KK," kata Bamsoet, Selasa (3/4/2018).

Dia juga m‎eminta Komisi I DPR mendorong Kemkominfo untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan kartu seluler di masyarakat agar tidak disalahgunakan.

Bamsoet juga menanggapi informasi soal ditemukannya sampah plastik di Samudra Pasifik bagian Utara hingga menutupi lautan seluas 12,5 kali Pulau Jawa. Hal itu berpotensi mencemari laut dan mendatangkan penyakit bagi penduduk sekitar.

Mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu meminta Komisi VII DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera membersihkan sampah plastik tersebut.

"Agar pencemaran yang terjadi di pesisir pantai Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dapat diminimalisir," ujar Bamsoet.

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Timur diharap berkoordinasi dengan KLHK dalam rangka mengatasi pencemaran laut akibat sampah plastik itu. 

Baginya, ‎Panglima TNI dan Kapolri bisa dilibatkan dalam mengatasi masalah itu. Yakni demi bisa memerintahkan TNI AL, AU, dan AD serta Polisi Air dan Udara untuk melakukan patroli ke seluruh wilayah perairan laut Indonesia. Terutama yang terindikasi memiliki sampah plastik;

"Tentu saja kita mengimbau masyarakat, termasuk pedagang dan pengusaha, untuk meminimalisir penggunaan kantong plastik serta berkomitmen untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disiapkan oleh Pemerintah," tegas Bamsoet

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas