Tribun

Puisi Sukmawati

Haris Nilai Puisi Sukmawati Tak Dapat Dibenarkan dalam Konteks Sastra maupun Budaya

Menurut Haris, puisi yang dibawakan Sukmawati itu tak dapat dibenarkan dalam konteks sastra maupun budaya.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Haris Nilai Puisi Sukmawati Tak Dapat Dibenarkan dalam Konteks Sastra maupun Budaya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Putri Presiden pertama RI Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri memberikan keterangan kepada wartawan terkait puisi Ibu Indonesia yang dibacakannya di Jakarta, Rabu (4/4/2018). Dalam keterangannya, Sukmawati memimta maaf kepada berbagai kalangan khusunya dikalangan umat Islam terkait kontroversi puisi Ibu Indonesia. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama angkat biacara terkait apa yang disampaikan oleh Sukmawati dalam puisinya.

Menurut Haris, puisi yang dibawakan Sukmawati itu tak dapat dibenarkan dalam konteks sastra maupun budaya.

Karena sastra itu harus punya dimensi estetika dan etika.

"Namun puisi Sukmawati jelas jauh dari estetika dan etika, Adzan dan Hijab Niqab (adalah dimensi syariah) bagi kami sebagai Muslim merupakan identitas simbolik yang tidak terpisah dan bagian dari Ibadah," ujar Haris, Rabu (4/4/2018).

Haris melanjutkan, subjektivitasnya adalah halusinasi yang menjadi konsumsinya pribadinya saja, bukan mengespresikannya didepan publik.

"Apalagi penilaiannya itu didasari ketidaktahuan, maka sungguh penilaiannya adalah logika fallasi (kesalahan berpikir)," sambungnya.

Baca: Sukmawati: Saya Putri Bung Karno, Tak Mungkin Menghina Umat Islam Indonesia

Sebagai anak proklamator, kata Haris, mestinya Sukmawati lulus dalam diskursus kebangsaan dan keindonesiaan.

"Apalagi beliau adalah anak Proklamator Bangsa Soekarno yang sangat mengagungkan Islam dan menjadikannya sebagai spirit perjuangan," jelasnya.

Sebagai anak muda, dia berharap Sukmawati membuka diri dan meminta maaf dan kita semua mari menjaga keutuhan dan terjaminnya ekspresi publik secara etis dan estetis, demokrasi dan ekspresi publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

"Namun ekspresi publik tanpa nalar justru akan merusak bangunan Kebangsaan yang telah dijahit oleh Bung Karno," pungkasnya. 

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas