TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pengamat Politik Universitas Padjadjaran, Muradi menilai Presiden Keenam yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung protektif pada kedua anaknya yakni Ibas.  Menurutnya,hal ini tidak baik bagi Ibas  yang membuat tidak mandiri dalam karier politik.

"Situasi tersebut akan membuat menjadi tidak dewasa dan cenderung reaktif atas apa yang menimpa dan mengancam kedua anaknya," kata Muradi, Jumat (6/4/2018).

Pernyataan Muradi  diungkapkan mencermati  atas terungkapnya dua nama anak Presiden masing-masing Ibas dan Puan Maharani dalam sidang kasus dugaan korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto. Ibas dan Puan namanya disebut dalam persidangan kasus ini beberapa waktu lalu.

Diberitakan sebelumnya, Novanto selalu membawa buku hitamnya saat persidangan. Kepada media, Novanto menyebutkan ada catatan terkait proyek e-KTP dalam buku itu. Pada ada persidangan Senin (5/2/2018) lalu, terlihat di buku tersebut ada sebuah kalimat menonjol, yakni "Justice Collabolator", yang ditulis dengan tinta hitam dan disertai tiga tanda seru.

Selain kata "Justice Collabolator", ada juga tulisan "Nazaruddin" dengan garis ke bawah, USD 500.000. Kata lainnya adalah "Ibas" dan "Ketua Fraksi".

Sementara nama Puan Maharani disebut dalam sidang kasus saat Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. 

Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018)."Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka," kata Setya Novanto kepada majelis hakim.

Namun, pernyataan Novanto dibantah oleh Made Oka. Made Oka sebelumnya menyatakan, pernyataan mantan Ketua DPR Setya Novanto soal adanya aliran dana ke Puan Maharani dan Pramono Anung tidak benar. Hal tersebut disampaikan pengacara Made Oka, Bambang Hartono, saat mendampingi kliennya usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (26/3/2018) lalu.

"Kalau menurut klien saya yang pernyataan Setnov di muka pengadilan minggu yang lalu itu tidak benar," kata Bambang.

Muradi menjelaskan, terkait kasus e-KTP, sikap reaktif SBY ini membuat dua kesan negatif di publik saat ini. Pertama, persepsi publik akan terbangun bahwa SBY melindungi Ibas. "Hal ini akan membangun opini bahwa Ibas dipersepsikan terlibat (e-KTP) oleh publik," ujarnya.

Kesan kedua secara psikologis politik, Ibas menjadi tidak matang dan dewasa secara politik karena terus menerus dilindungi serta diproteksi dalam sejumlah permasalahan. 

"Sebagai figur politik yang memiliki background ayahanda yang mantan presiden, Ibas harus bisa menjaga marwah politik keluarganya agar tetap terjaga dengan baik. Karena itu langkah SBY yang cenderung protektif hanya akan membuat Ibas menjadi politisi cengeng yang tidak tertempa oleh masalah," ungkapnya.

Sementara hal berbeda ditunjukkan Megawati kepada Puan. Muradi menjelaskan sejak awal Puan berani tampil sendiri dengan membantah tuduhan Setnov. Hal ini menunjukkan Mega sudah percaya kepada Puan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri.

"Saya kira Puan tidak dalam posisi dibela oleh Bu Mega terkait dengan tuduhan tersebut. Ini dapat melihat sejauh mana perbandingan dari pola protektif dengan pola yang dilakukan oleh Mega kepada Puan,” ujar Muradi.

Pada 6 Februari 2018, SBY berpidato panjang menyikapi nama anaknya, Ibas yang tercatat dalam “buku hitam” Setnov. Dalam pidatonya, SBY mengatakan ada skenario yang dibuat untuk memfitnah Ibas, yang saat itu berdiri di sebelahnya, terlibat dalam korupsi e-KTP. Dia lalu menyampaikan kekecewaannya pada Novanto dan menyebutnya membalas air susu dengan air tuba. 

Hal ini, menurut Muradi, berbeda dengan sikap Megawati setelah nama Puan disebut menerima aliran dana e-KTP. Megawati dan Puan tidak menggelar konpers, apalagi pidato panjang kali lebar. Puan hanya menjawab pertanyaan wartawan pada 23 Maret 2018, di sela kesibukannya sebagai menteri.