Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  ‎Point demi poin "kebobrokan" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus korupsi e-KTP diungkap oleh Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Aris Budiman.

Menurut jenderal bintang satu itu, ‎pengusutan kasus e-KTP sempat mandek selama dua tahun. Dimana saat dia mengisi posisi sebagai Direktur Penyidikan KPK pada 2015, KPK sudah dua tahun menangani kasus e-KTP. 

Baca: Gunung Api Sinabung Kembali Erupsi Capai Lebih dari 5.000 M

Gelar perkara yang dilakukan antara Direktorat Penyidikan dan Direktorat Penuntutan menurutnya bak jalan di tempat tanpa ada progres.‎

"Saya masuk tanggal 16 September 2015, perkara ini sudah berjalan dua tahun, hampir dua tahun. Pak Pardi (Supardi) yang baru dilantik tadi (sebagai Direktur Penuntutan) berulang kali kami gelar, itu tidak jalan," ujar Aris di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/4/2018).

Aris melanjutkan penanganan kasus baru berjalan efektif setelah Direktorat Penuntutan masuk dalam tim penyidik. Kini, lanjut dia, KPK sudah menjerat delapan orang sebagai tersangka.

"Setelah kami masukkan penyidik yang dari Dirtut (Direktorat Penuntutan) Pak Pardi meminta kepada saya supaya masukkan penyidik dari penuntut, lalu saya masukkan. Dan semuanya bisa anda lihat seperti sekarang ini," terang Aris.

Menurut Aris, mandeknya penanganan kasus megakorupsi ini dikarenakan saat itu penyidik hanya berkutat pada proses pelaksanaan proyek e-KTP, tidak pernah menyentuh proses perencanaan.

Padahal, megakorupsi ini terjadi dari proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan proyek.

"Yang pertama, pak Dirtut (Direktur Penuntutan) ngomong ke saya dengan semua jaksa peneliti bahwa perkara itu berfokus kepada pelaksanaan proyek, tidak pernah masuk, jarang masuk pada perencanaan," singkatnya.