TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan kejadian kebocoran data Facebook menjadi peringatan bagi upaya perlindungan data dan kedaulatan siber di Indonesia.

Sukamta mengatakan, karut marut registrasi kartu prabayar, sejak awal telah diduga akan terjadi karena sistem registrasi tidak ada kepastian jaminan data tidak bocor. Indonesia, masih sangat lemah dalam perlindungan data pribadi.

"Pemerintah harus membuat kebijakan agar kedaulatan siber bisa ditegakkan sepenuhnya. Karena kunci permasalahan ada di situ, yaitu tidak adanya kedaulatan siber," ujar Sukamta, melalui pesan singkat, Jumat (6/4/2018).

Baca: Jelang Laga Persib Vs Mitra Kukar, Gelandang Asing Maung Ini Ungkapkan Kesedihan

Hal ini, disebabkan juga Indonesia belum memiliki aturan baku dengan lingkup yang luas mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem dan transaksi elektronik.

Selain Permenkominfo tadi, aturan lainnya mengatur perlindungan data secara terpisah-pisah, tersebar di beberapa peraturan sektoral seperti Perbankan, Telekomunikasi, UU ITE, UU Kesehatan, dll.

“Untuk itu, saya terus mendorong pemerintah agar segera mengajukan draft RUU Perlindungan Data Pribadi kepada DPR," ujar Sekretaris Fraksi PKS itu.

UU ini nantinya, jelas dia, harus bisa hadir secara sistematis dan memiliki daya yang kuat mengatur berbagai pihak dalam melindungi privasi dengan ancaman hukuman yang berat bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan data pribadi.

Karena menurutnya hanya dengan Permen (peraturan Menteri), kekuatan hukum berupa sanksi pidana tidak cukup kuat, jadi harus diatur dengan UU.

Meskipun belum adanya aturan yang kuat soal perlindungan data (UU), tidak menghalangi pemerintah mengambil sikap tegas kepada pihak facebook di Indonesia. Semestinya pemerintah bisa melakukan tindakan tegas kepada facebook sebagaimana pernah dilakukan kepada Telegram dan Tumblr.

Ia mengatakan pemerintah dalam hal ini dapat menutup sementara layanan Facebook apabila jejaring sosial tersebut tidak bisa menjelaskan mengapa insiden kebocoran data itu terjadi, kapan dan untuk apa data pengguna Indonesia itu dipakai. Upaya serius pemerintah diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

"Pemerintah juga perlu memastikan bahwa 1 juta data pengguna facebook Indonesia yang bocor itu benar-benar aman. Artinya, pemerintah harus bisa memastikan tidak ada data yang disimpan lagi oleh Cambridge Analytic, data 1 juta pengguna Facebook Indonesia yang mereka miliki itu harus dimusnahkan," ungkapnya.

"Jangan sampai sanksi dan denda administratif diberlakukan, tapi datanya sendiri masih mereka simpan, atau minimal masih dapat mereka akses. Karena perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 20 tahun 2016 itu mencakup dari perolehan, penyimpanan sampai pemusnahan data tersebut," tandasnya.