Anggota Komisi V  DPR RI Willem Wandik mengatakan, pihaknya akan membantu penyelesaian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara yang masih terkendala, guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut.

Apalagi, kabupaten ini termasuk dalam kategori 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

“Kondisi terbatas infrastruktur menjadi kendala utama memajukan daerah. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kita membantu apa yang menjadi kebutuhan di kabupaten Kepulauan Sula, yang masuk dalam kategori 3T,” ungkapnya saat RDPU dengan Bupati Kepulauan Sula di Gedung DPR RI, Jakarta, Senayan, Kamis (5/4/2018). 

Untuk itu, pihaknya akan mendorong melalui Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sula.

“Karena Sula merupakan kawasan 3T yang harus menjadi perhatian pemerintahan kita sesuai Nawacita, kita akan terus perjuangkan,” jelasnya.

Sebelumnya Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes meminta Komisi V DPR RI membantu memperjuangkan aspirasi dalam mengurangi ketertinggalan dan terisolasi melalui pembangunan infrastruktur.

“Kabupaten Kepulauan Sula memang termasuk dalam kategori 3T, tapi kami bertekad untuk mengurangi ketertinggalan itu,” jelasnya.

Hendarata menjelaskan Sula memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun belum berkembang secara optimal karena beberapa kendala.

“Pertama, kondisi infrastruktur yang masih terbatas, sehingga belum mampu mendukung perkembangan kegiatan masyarakat. Kedua, sistem perekonomian masih berorientasi pada pasar tradisional hingga transaksi barang dan jasa belum berkembang karena kurang konektivitas antar wilayah,” jelasnya. 

Untuk itu, pihaknya meminta DPR membantu penyelesaian infrastruktur, baik dari sisi jalan maupun moda transportasinya baik darat, laut maupun udara. 

Hendarata juga mengatakan salah satu hasil pembangunan yang sudah dicapai oleh Kepulauan Sula adalah Ibu Kota Sanan yang 100 persen sudah dialiri listrik.(*)