Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Percakapan Rini Soemarno

Rekaman Rini-Sofyan, DPR Akan Minta Klarifikasi

Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi beredarnya rekaman yang diduga pembicaraan antara Rini dan Sofyan.

Rekaman Rini-Sofyan, DPR Akan Minta Klarifikasi
Kompas.com/Yoga Sukmana
Menteri BUMN Rini Soemarno bersama Dirut PLN Sofyan Basir 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah mengatakan pihaknya bakal meminta klarifikasi Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir terkait .

Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi beredarnya rekaman yang diduga pembicaraan antara Rini dan Sofyan.

"Setelah reses Komisi VI akan memanggil Dirut PLN dan Menteri BUMN untuk meminta klarifikasi rekaman tersebut," kata Inas di Jakarta, Sabtu (28/4/2018).

Rekaman yang dimaksud adalah pembicaraan melalui telepon yang diduga suara Rini dan Sofyan. Melalui telepon, keduanya membicarakan pembagian fee proyek Pertamina dan PLN.

Selain itu, ada juga pembicaraan yang menyebut nama Ari. Belum ada klarifikasi dari Rini dan Sofyan, termasuk dari pejabat di BUMN tersebut.

Menurut Inas, akan sulit mendapat penjelasan terkait masalah ini dari tingkat direksi. Maka dari itu, Komisi VI memilih langsung memanggil Rini dan Sofyan untuk memberi penjelasan.

"Tidak akan ada yang berani mengeluh, karena mengeluh berarti dipecat," ucap anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura tersebut.

Inas menyontohkan saat Rini Soemarno memecat Dirut Pertamina, Ellia Massa Manik karena alasan kelangkaan BBM jenis premium sangat tidak mendasar.

Menurut dia, BBM premium langka lebih disebabkan naiknya harga minyak dunia secara signifikan yang menyebabkan naiknya harga MOPS RON 92.

"Pencopotan Massa Manik lebih disebabkan oleh like and dislike Mentri BUMN, Rini Soemarno kepada Massa Manik yang dia nilai tidak patuh dan nurut kepada kehendak menteri untuk mengubah nomenklatur direktorat di Pertamina yang tidak melibatkan jajaran direksi Pertamina serta perubahan nomenklatur tersebut tidak melalui kajian yang sebagaimana mestinya," ungkapnya.

Penulis: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas