Juliari: Presiden Harus Panggil Menteri BUMN dan Dirut PLN
Politisi PDIP ini mengartikan BUMN yang disebut-sebut dalam percakapan dengan Menteri Rini tidak menjalankan Good Corporate Governance.
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Juliari Batubara meminta Presiden Joko Widodo memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno untuk meminta penjelasan terkait rekaman perbincangan dengan Dirut PLN Sofyan Basyir.
"Presiden pertama harus segera memanggil Rini dan meminta penjelasan dari dia. Apa sebenarnya yang dibicarakan. Presiden juga harus panggil Dirut PLN untuk meminta penjelasan juga," katanya kepada wartawan Rabu (2/5/2018).
Juliari mengatakan, apabila benar sesuai yang ada di rekaman bahwa ada penyebutan nama kakak dari Menteri BUMN Rini dalam pembicaraan dengan Dirut PLN membahas proyek, tentu ini merupakan pelanggaran serius dari Menteri BUMN.
"Ini tentu pelanggaran serius karena melibatkan saudara kandungnya dalam urusan proyek-proyek di lingkungan BUMN," katanya.
Politisi PDIP ini mengartikan BUMN yang disebut-sebut dalam percakapan dengan Menteri Rini tidak menjalankan Good Corporate Governance.
"Kasus ini harus ditindaklanjuti oleh Presiden, supaya terang benderang di mata publik. Jangan sampai publik tidak tahu masalah yang sebenarnya, karena "MN" dalam "BUMN" harus diingat, adalah Milik Negara. Bukan milik segelintir orang saja," katanya.
Juliari menilai, kasus rekaman percakapan Menteri Rini bersama Dirut PLM ini bisa jadi momen sangat baik buat Presiden untuk kembali mengevaluasi kinerja dari Menteri BUMN.
"Apakah Menteri BUMN sudah berbuat yang terbaik untuk negara, atau belum," ujarnya.