Di tengah dinamika ekonomi dunia, Pancasila sebagai dasar negara diharapkan menjadi suatu paradigma sendiri bagi masyarakat Indonesia.

Paradigma implementasi cita-cita luhur pendiri bangsa terutama soal perekonomian negara dituangkan dalam Ekonomi Pancasila.

Guna mengenalkan pentingnya paradigma tersebut, Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menggelar Seminar Nasional Ekonomi Pancasila.

Seminar ini digelar di Aula Gedung F lantai 7 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Kamis (3/5/2018), dan dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia, Arif Budimanta dan Guru Besar Universitas Brawijaya, Munawar.

Arif Budimanta menyampaikan pentingnya ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila, yakni menjadi landasan bagi perekonomian Indonesia sesuai Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33.

"Semangat perwujudan ekonomi pancasila yang sudah menjadi cita-cita dari Ir Soekarno dan Moh Hatta harus menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Arif Budimanta.

Untuk itu ia berharap seluruh masyarakat Indonesia bisa mendorong keadilan serta menekan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. 

Menurut laporan Credit Suise tahun 2017 menyebutkan bahwa 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia sudah menguasai 45 persen total kekayaan yang ada.

Selain itu, rasio gini kepemilikan lahan pertanian di Indonesia masih menunjukkan angka cukup tinggi yakni sebesar 0.68 pada tahun 2013.

"Ketimpangan ini sangat nyata tapi dengan semangat Ekonomi Pancasila, kita semua bisa menuju ke sistem ekonomi yang berkeadilan," imbuh dia.

Ekonomi Pancasila dalam Pendidikan

Ekonomi Pancasila juga digalangkan dalam pendidikan Indonesia, satu diantaranya terlihat pada program Kartu Indonesia Pintar yang menjadi sarana bagi anak-anak Indonesia kurang beruntung untuk melanjutkan sekolah.

"Pemerintah Indonesia secara perlahan mulai menguatkan praktik Ekonomi Pancasila sebagai komitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat meski masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam implementasinya," jelas Arif Budimanta.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sudah menjamin pendidikan bagi anak-anak Indonesia untuk terus mengenyam ilmu hingga 12 tahun.

Dari program pendidikan pemerintah Indonesia sebelumnya yakni 9 tahun yaitu hingga bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Kartu Indonesia Pintar merupakan suatu pemenuhan janji dari cita-cita Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia kini mewajibkan anak-anak sekolah 12 tahun yaitu sekolah Menegah Atas dari sebelumnya 9 tahun," imbuh dia.

Untuk itu, dirinya berharap masyarakat Indonesia bisa lebih membuka mengenai sistem Ekonomi Pancasila dengan terus mendorong keadilan dan menekan ketimpangan-ketimbangan yang terjadi.

"Semangat perwujudan ekonomi yang berdasar Pancasila harus menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara," tutup dia. (*)