Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI turut serta melaksanakan rangkaian kegiatan  dalam memperingati International Internal Audit Awareness Month of May atau Bulan Kesadaran Audit Internal Internasional pada bulan Mei di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Salah satu kegiatannya adalah memperkenalkan profesi auditor kepada publik.

Hal tersebut disampaikan Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha usai melaksanakan kegiatan foto bersama dengan para auditor DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

“Seluruh dunia termasuk Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperkenalkan profesi auditor, jadi bagaimana pentingnya profesi auditor. Oleh karena itu, kita juga melaksanakan kegiatan ini dengan foto bersama, mengirimkan tim futsal untuk mengikuti pertandingan,” ungkap Setyanta.

Lebih lanjut Setyanta menyampaikan bahwa Ittama Setjen dan BK DPR RI juga telah melakukan bimbingan teknis dengan KPK berkenaan dengan pengendalian gratifikasi.

“Pekan depan kita juga akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPKP dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan pada hari minggu kita akan ikut dalam kegiatan The Institute Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia) pada Car Free Day (CFD) di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat,” ungkapnya.

Setyanta menambahkan, di internal sendiri, pihaknya melaksanakan kegiatan untuk memperkenalkan auditor kepada stakeholder. Pihaknya juga telah membuat tagline-tagline sebagai pengingat kepada pegawai di Setjen dan BK DPR RI, bahwa nilai-nilai dasar seperti Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas (RAPI) harus dipedomani.

“Kita juga membuat tagline-tagline yang menggugah kita seperti tolak gratifikasi, no corruption dan sebagainya. Kita sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus berintegritas, harus profesional, harus transparan dan harus akuntabel untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga kita kita bisa melayani anggota dewan secara optimal dan melakukan pelayanan publik secara maksimal,” jelasnya.

Setyanta juga mengingatkan agar Pegawai Setjen dan BK PR RI agar benar-benar menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yakni bagaimana para atasan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan masing-masing, sehingga seluruh stafnya itu tidak sampai melakukan kegiatan yang berpotensi melanggar atau diluar dari administrasi. (*)