Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertindak tegas mencopot pejabat yang bertanggungjawab terhadap kerusuhan di rumah tahanan (rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Selama ini dia menilai, tanggung jawab pengelolaan Rutan Mako Brimob adalah Bareskrim Polri, sementara tanggung jawab lokasi adalah Korbrimob.

Sehingga setiap kali terjadi hal-hal negatif, yang dapat sorotan dan kecaman Korbrimob sebagai pimpinan pasukan elit Polri.

"Sebab akibat kecerobohan mereka dan tidak adanya pengawasan simultan yang mereka lakukan, terjadi kekacauan di Rutan Brimob yang membuat lima polisi dibunuh tahanan teroris," ujar Neta, dalam keterangannya, Kamis (10/5/2018).

Baca: Wakapolri: Ledakan Kamis Pagi Berasal dari Bom yang Dirakit Napi

Selain menyoroti tanggung jawab pengelolaan Rutan Mako Brimob, dia juga melihat mentalitas sipir yang terlalu mudah disuap perlu diubah.

Sebab dengan uang suap hampir semua tahanan di negeri ini, termasuk tahanan teroris bisa memasukkan alat komunikasi.

"Sangat ironis ketika terjadi kekacauan di Rutan Brimob para tahanan teroris bisa melakukan live lewat medsos," kata dia.

Di kesempatan itu, dia mengapresiasi sikap pemerintah menyelesaikan kasus kekacauan dan penguasaan Rutan Brimob oleh tahanan teroris.

Apalagi penyelesaiannya, kata dia, tidak ada korban luka maupun tewas dan tahanan teroris dipaksa menyerah tanpa syarat.

Baca: Korban Tewas akibat Ledakan Meriam Lelo Gunung Sahilan Bertambah

Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan pejabat lainnya di Mako Brimob menunjukkan sikap soliditas aparatur pemerintah yang mampu memberi dukungan kepada Polri untuk menyelesaikan kasus secara profesional.

"Dengan selesainya kasus ini IPW berharap kasus serupa tidak terulang lagi. Sebab kekacauan di Rutan Brimob sudah dua kali terjadi," tambahnya.