Kondisi peralatan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai sudah tua dan banyak yang rusak.

Bahkan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Anggota Komisi IX DPR RI Julianus Pote Leba mengharapkan ada intervensi dari pemerintah pusat.

“Kami sangat berharap ada intervensi dari pemerintah pusat. Karena menurut kami BLK ini tidak saja dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang akan bekerja ke luar. Tapi juga diharapkan dapat menciptakan orang-orang yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri,” jelas Julianus di sela-sela meninjau BLK bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi IX di Ende, NTT, Jumat (4/5/2018).

Ia sangat mendukung keberadaan BLK ini, karena menurutnya Ende ini merupakan salah satu sumber Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dan kebanyakan PMI ini tidak sesuai dengan harapan di negara penempatan.

Artinya, lanjut politisi Partai Golkar ini,  skill-nya tidak sesuai dengan apa yang akan ditugaskan. “Karena itu juga kami berharap nanti BLK ini membuka program studi untuk semua jenis pekerjaan yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Pasalnya, terang Anggota Dewan dapil NTT ini, kebanyakan BLK yang ada ini hanya pelatihan otomotif dan jahit menjahit. Sementara PMI yang akan bekerja itu adalah pekerja rumah tangga.

“Pekerja rumah harus bisa membedakan mana yang namanya rice cooker, mana yang namanya magic com. Dan untuk menyetrika juga dia harus tahu berapa persen panas untuk suatu pakaian, sesuai label yang ada pada label baju tersebut. Agar mereka tidak salah dan tidak dimarahi oleh majikannya,” paparnya.

Menurutnya, inlah yang diperlukan dalam BLK itu, tidak hanya yang besar-besar seperti buka bengkel, tapi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu juga sangat diperlukan.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan di Kementerian Ketenagakerjaan selain ada program Desa Migran Produktif (Desmigratif), juga ada program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

“TKM ini kami harapkan, mereka bisa berada di Desa Migran Produktif. Supaya orang-orang desa tidak perlu mencari pekerjaan ke luar desanya, tetapi dapat menciptakan pekerjaannya sendiri dan bagi orang lain. Mudah-mudahan semua temuan kami dalam kunjungan ini bisa kami bahas di Komisi IX dengan kementerian terkait,” tutupnya.(*)