Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Romo Agus Ulahayanan dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) merasa kecewa lantaran belum disahkannya RUU Anti-Terorisme.

Dalam konferensi pers yang digelar bersama tokoh lintas agama di gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Minggu (13/5/2018) malam, Romo Agus Ulahayanan menyampaikan kekecewaannya itu.

Ia pun membandingkan RUU Anti-Terorisme dengan Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) yang telah disahkan.

Agus mempertanyakan, mengapa DPR secara mudahnya bisa mengesahkan UU MD3 yang ia anggap hanya mengedepankan kepentingan para anggota dewan saja.

Baca: Tetangga Tak Menyangka Sosok Santun dan Ramah itu Menjadi Pelaku Pengeboman

Sedangkan RUU Anti-Terorisme yang selama ini menjadi kepentingan rakyat demi menumpas aksi radikal, hingga kini belum juga disahkan.

Sampai akhirnya terjadi kasus kerusuhan yang dilakukan para narapidana teroris hingga berujung pada ledakan bom yang menyasar 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu pagi.

"UU MD3 bisa jadi (disahkan), kenapa (UU) yang dibutuhkan rakyat (tidak segera disahkan), semua berteriak perang melawan terorisme, tapi dasar hukum kita tahu lemah," ujar Agus, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat.

Agus menambahkan, dirinya juga sempat menyampaikan aspirasi KWI di hadapan anggota dewan, namun tidak menghasilkan keputusan apapun.

Baca: Mulyo Melihat Sebagian Tubuh Perempuan Bercadar yang Diberhentikan Rekannya itu Terbang

Oleh karena itu, ia mempertanyakan apa yang selama ini dikerjakan oleh anggota DPR.

"Saya juga menyampaikan pikiran KWI di DPR waktu konsultasi, tapi nothing happened, sampai saat ini apa kerja wakil-wakil rakyat kita?" tegas Agus.

Lebih lanjut ia menekankan jika selama dua hari atau bahkan dua bulan ke depan, tidak ada tanggapan positif DPR atas RUU Anti-Terorisme, maka ia mengusulkan agar para anggota DPR diganti.

"Saya harap mari kita melihat satu dua hari, satu dua bulan ke depan, kalau tidak ada, sekali lagi kita pasang itu, kita ganti DPR kita," kata Agus.

Belum disahkannya RUU tersebut membuat aparat kepolisian hanya bisa melakukan penindakan saja, bukan pencegahan munculnya aksi teror di Indonesia.

Karena aparat hanya bisa menindak teroris berdasar pada Undang-undang (UU) yang lama, yakni UU Nomor 15 Tahun 2003.

Baca: BREAKING NEWS: Tiga Mayat Dikabarkan Terjebak di dalam Tongkang

Agus juga menyampaikan pernyataan sikap bersama tokoh lintas agama lainnnya terkait aksi teror yang terjadi beberapa hari terakhir.

Selain ditandatangani olehnya, pernyataan sikap itu pun ditandatangani oleh 7 tokoh perwakilan lintas agama lainnya, di antaranya Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Pendeta Penrad Siagian dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Biksu Dutavira Sthavira dari Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi).

Yanto Jaya dari Parisada Hindu Dharma, Peter Lesmana dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Yenni Wahid dari Muslimat Nahdlatul Ulama, serta Marsudi Syuhud dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI).

Sebelumnya, telah terjadi tiga ledakan bom di tiga gereja di Surabaya pada Minggu pagi, saat para jemaat hendak melakukan ibadat.

Peristiwa teror tersebut terjadi dalam waktu yang berdekatan, yakni pukul 07.30, 07.35, serta 07.40 WIB.

Hingga kini aksi bom tersebut telah menewaskan 10 orang dan melukai 41 orang.

Aksi teror tersebut seakan menyusul peristiwa kerusuhan yang dilakukan para narapidana teroris di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, yang menewaskan 5 polisi, 1 napi teroris serta melukai 4 polisi lainnya.

Tidak hanya itu, aksi penusukan terhadap seorang polisi pun juga dilakukan pada waktu yang berdekatan di lokasi yang berdekatan pula dan menewaskan seorang polisi yang ditusuk tersebut, serta pelaku penusukan yang akhirnya ditembak polisi lainnya.