Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fx Ismanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Irjen Rudy Sufahriadi disentil oleh mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli pasca kerusuhan di rutan yang berada di Mako Brimob. Rizal menyebut Rudy seharusnya mengundurkan diri sebagai rasa tanggung jawab.
Ungkapan Rizal Ramli itu menuai kritikan banyak pihak. Disebut-sebut, apa yang dikatakan Rizal Ramli salah alamat.

Praktisi Hukum M Zakir Rasyidin mengatakan, adanya pihak-pihak yang meminta Dankor Brimob (bukan Kakor Brimob) Irjen Rudy Sufahriadi mengundurkan diri sangatlah tidak bijak, tidak tepat dan tidak paham seluk beluk rutan napi teroris (napiter).

“Rutan tersebut adalah Rutan Cabang Salemba milik Kemenkumham, hanya saja letaknya memang di Mako Korps Brimob. Jadi penanggung jawab pengelolaan rutan adalah Katahti yang dijabat oleh Pama Densus 88 AT, bukan Dankor Brimob,” tegas Zakir di Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Ketua Umum Majelis Advokat Muda Nasional Indonesia (Madani) ini menambahkan, di sekitar Jabodetabek belum memiliki rutan atau lapas khusus terorisme yang memadai untuk menampung para terperiksa, tersangka dan terdakwa kasus terorisme sambil menunggu proses sidang peradilan.

“Jadi sebenarnya rutan itu bukan diperuntukkan untuk rutan teroris, tetapi sebagai tempat khusus bagi anggota Polri yang melanggar hukum, baik disiplin maupun pidana,” urai Zakir.

Menurutnya, Korps Brimob hanya memiliki tanggungjawab moral terhadap napiter karena letak rutan berada di dalam Mako Brimob. “Seandainya terletak di luar Mako Brimob, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ditjen Lapas,” jelas Zakir.

Selama ini, tambahnya, Korps Brimob merupakan pihak pertama yang tanggap terhadap setiap kerusuhan yang terjadi di rutan teroris dan selalu berhasil menyelesaikan dengan baik.
Karenanya, Zakir meminta semua pihak paham akan tugas dan tanggungjawab Korps Brimob yang sebenarnya.

Zakir berharap, baik kepada Rizal Ramli atau seluruh tokoh di negeri ini untuk bersatu padu mendukung upaya pemerintah dan kepolisian dalam memberantas teror dan terorisme.

“Pemberantasan tindak pidana terorisme oleh Polri membutuhkan dukungan semua pihak. Nah, sikap saling nenyalahkan justru akan menjadi bahan bakar dukungan bagi pihak-pihak yang selama ini terlibat tindak pidana terorisme maupun pihak-pihak yang mendukung gerakan terorisme,” tutupnya.