TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daftar 200 nama mubaligh/mubaligah yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag) masih menyisakan polemik.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kementerian yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin itu melakukan evaluasi atas data mubalig/mubaligah yang telah dirilis.

Menurut Bambang, sebaiknya Kemenang melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, perguruan tinggi Islam dan kalangan pesantren untuk mengevaluasi daftar mubalig/mubaligah itu.

“Mengingat peran negara lebih kepada memberikan fasilitas agar kehidupan keagamaan rukun dan damai serta untuk mencegah timbulnya rasa ketidakadilan,” ujarnya, Kamis (24/5/2018).

Legislator Golkar yang akrab disapa dengan panggilan Bamsoet itu mengatakan, pemerintah memang sedang berupaya mengikis radikalisme dan penyebarannya.

Namun, mantan ketua Komisi Hukum DPR itu juga mengingatkan pemerintah bisa menempuh langkah tepat.

Bamsoet menuturkan, Kemenag sebaiknya menjalin pihak lain dalam menangkal radikalisme.

“Mendorong Kemenag membangun kekuatan melalui pembinaan agama dalam meminimalisasi indoktrinasi terhadap paham radikalisme ataupun perbuatan terorisme di masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Kemenag telah merilis 200 nama mubalig/mubaligah. Dalih Kemenag menerbitkan daftar nama itu adalah sebagai respons atas permintaan berbagai kalangan tentang penceramah agama yang terekomendasi.

Di sisi lain, MUI juga akan membuat sertifikasi bagi para dai. "Untuk memberikan perlindungan, memberikan legitimasi bahwa mubalig ini bagus dan tidak bermasalah," ujar Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin