Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Tanggapan Bawaslu soal Kuasa Hukum PSI yang Sebut Laporan Lembaga Itu Pantas Dihentikan

Bawaslu memberikan tanggapan terkait pendapat kuasa hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal laporan Bawaslu yang layak dihentikan.

Tanggapan Bawaslu soal Kuasa Hukum PSI yang Sebut Laporan Lembaga Itu Pantas Dihentikan
Tribunnews.com/VINCENTIUS JYESTHA
Kepala Bidang Temuan dan Laporan Bawaslu, Yusti Erlina. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan tanggapan terkait pendapat kuasa hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal laporan Bawaslu yang layak dihentikan.

Diketahui, kuasa hukum PSI, Albert Aris, mengatakan laporan Bawaslu pada PSI layak dihentikan karena tidak ada aturan terkait citra diri.

Baca: Suara Gemuruh Terdengar di Semua Pos Pengamatan saat Merapi Meletus Lagi Dini Hari Tadi

Kepala Bagian Temuan dan Laporan Bawaslu, Yusti Erlina, menjelaskan bahwa Bawaslu tidak mengacu pada PKPU.

Justru, Bawaslu mengatakan aturan soal citra diri telah diatur di Undang-Undang Pemilu.

"Kalau untuk peraturan citra diri, kami Bawaslu tidak mengacu pada PKPU atau peraturan tentang citra, tapi mengacunya pada undang-undang definisi kampanye itu sendiri. Jadi rujukannya langsung pada UU yang penjelasannya sudah mengatur cukup jelas," ujar Yusti di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).

Citra diri, kata Yusti, diatur di Pasal 1 ayat 35 UU Nomor 7/2017.

Namun, pemaknaan citra diri didasarkan oleh kajian dan mengacu pada pendapat ahli bahasa dan politik yang menyusun UU Pemilu di DPR.

Lebih lanjut, Yusti mengatakan citra diri bisa dikonkretkan dengan logo, lagu, warna, dan sebagainya.

"Citra diri itu hasil dari klarifikasi kita kepada ahli bahasa, ahli politik, komunikasi politik. Bisa dikonkretkan citra diri itu bisa dengan nomor pengurus logo, lagu, warna, itu sudah masuk citra diri," kata dia.

"Jadi kalaupun dia hanya tampil bahkan itu lebih luas lagi pemaknaan citra diri itu. Nah ini yang menjadi persoalan karena memang kami kan mengklarifikasi itu ahli bahasa yang memang ada di DPR juga yang mengawal proses pembentukan UU itu," pungkasnya.

Sebelumnya, PSI mengatakan laporan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran iklan kampanye partainya layak untuk dihentikan.

Kuasa hukum PSI, Albert Aris, menegaskan hingga saat ini belum ada aturan yang menjelaskan secara resmi tentang makna citra diri, yang diduga dilanggar PSI.

"Pendapat kami penyidikan atas laporan Bawaslu layak dihentikan karena perbuatan yang dilakukan PSI bukan tindak pidana, menurut pasal 492 UU Pemilu karena frasa citra diri di UU tersebut itu terlalu luas dan belum ada penjelasannya serta belum ada peraturan resmi dari KPU yang mengatur atau mendefinisikan tentang citra diri," ujar Albert, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas