Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi bercecerannya ratusan hingga ribuan e-KTP di jalan raya kawasan Bogor, anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pengecekan terkait peristiwa tersebut.

Menurutnya, jangan sampai ada pihak yang dirugikan dari peristiwa itu, karena saat ini sudah mulai mendekati momen politik, yakni Pilkada serentak 2018.

Baca: Abang Kyle 3 Kali ke Rumah Jessica Iskandar, Nia Ramadhani Terperanjat Kaget

Ia tidak ingin hal itu dimanfaatkan sebagai komoditas politik yang menguntungkan satu pihak, sementara pihak lainnya dirugikan.

"Sekarang mendekati momen politik, jangan sampai e-KTP tersebut menjadi komoditas untuk menguntungkan ataupun menjatuhkan salah satu kelompok," ujar Baidowi, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (27/5/2018).

Oleh karena itu ia meminta agar Kemendagri segera bergerak mengecek terkait keaslian dari e-KTP tersebut.

"Karena itu Kemendagri harus melakukan pengecekan, apakah e-KTP tersebut asli atau palsu?," kata Baidowi.

Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun menegaskan bahwa Kemendagri sebagai kementerian terkait, tidak boleh 'kecolongan'.

Selain itu, Baidowi juga berharap agar Kemendagri sigap agar tidak ada penyalahgunaan terhadap kartu data penduduk itu.

"Jangan sampai Kemendagri kecolongan dan jangan sampai terjadi penyalahgunaan terhadap e-KTP," tegas Baidowi.

Sebelumnya, lembaran e-KTP yang diduga berjumlah ratusan hingga ribuan itu jatuh dari truk pengangkut dan tercecer di Jalan Salabenda, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu kemarin (26/5/2018).

Warga setempat pun saling bantu mengambil e-KTP yang berceceran itu.

Namun pada kolom alamat yang tertera pada e-KTP tersebut ternyata beralamat 'Pemerintah Sumatra Selatan'.