Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mebantah tudingan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD‎ bahwa DPR mendapatkan dana aspirasi Rp 1 miliar per orang.

Tudingan Mahfud teresebut merespon polemik gaji BPIP yang mendapat sorotan anggota dewan.

"Eggak ada tuh," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (31 /5/2018).

Baca: BIN Sebut Sekitar Satu Hingga Dua Persen Anggota Polri dan PNS Terpapar Ideologi Radikal

Menurut Fadli mungkin yang dimaksud adalah dana serapan dari daerah pemilihan.

Besaran dana berdasarkan keputusan paripurna, namun hingga sekarang belum terealisasi.

‎"Itu dana yang serapan dari dapil yang ketika itu jadi aspirasi-aspirasi yang dari dapil, namanya TGPUP, eh lupa saya apa namanya itu, yang dipimpin oleh Pak Taufik pada waktu itu, tetapi sampai sekarang itu belum terealisasi," katanya.

Baca: Perusahaan Jepang Investasi 5% Saham di Bank Milik Lippo Grup

Fadli mengatakan anggota dewan tidak pernah memegang dana aspirasi.

Besaran dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar tersebut merupakan hasil dari Musrembang.

"Kemudian yang melaksanakan pemerintah juga eksekutif. Tapi ini loh pengalokasiannya. Misalnya ini ada jembatan rusak. Dan itu udah diputuskan rapat paripurna 2015. Sampai hari ini tidak terealisasi. Tidak ada sama sekali aspirasi itu," katanya.

Baca: Besok BPIP Akan Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Karena itu, menurut Fadli tudingan Mahfud MD bahwa tiap orang pegang Rp 1 miliar tidaklah benar.

‎"Ya nggak ada, nggak benar. Nggak tahu info dari mana itu. Itu nggak ada dana aspirasi Rp 1 M, nggak ada," pungkasnya.