Tangkal Intoleransi, Pemerintah Perlu Perkuat Koalisi Sosial
Pemerintah diimbau memperkuat kembali koalisi sosial untuk menangkal persoalan intoleransi dan radikalisme yang berkembang di Tanah Air.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diimbau memperkuat kembali koalisi sosial untuk menangkal persoalan intoleransi dan radikalisme yang berkembang di Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan cendikiawan muslim Azyumardi Azra yang datang ke Istana bersama 42 orang praktisi bidang sosial, budaya, agama, dan akademisi bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Jakarta, Senin (4/6/2018).
Baca: Fadli Zon Duga Tiga Terduga Teroris di Universitas Riau Orang Luar yang Ingin Rusak Citra Kampus
"Yang diperbincangkan dalam pengantar, Pak Jokowi meminta pemikiran, pandangan meningkatnya intoleransi dan radikalisme," tutur Azyumardi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Azyumardi mengusulkan pemerintah untuk memperkuat kembali koalisi sosial dan menghadapinya dengan cara komprehensif.
"Misalnya pemantapan kembali semangat kebangsaan, kemudian juga keariffan lokal, juga penguatan Islam wastiyah," tuturnya.
Menurutnya, praktik koalisi sosial bisa dilakukan loka karya di perguruan tinggi melalui dosen, guru, dan ketua-ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang rentan terhadap intoleransi serta radikalisme.
"Ini topiknya terutama konsennya terkait peningkatan intoleransi, radikalisme," ucapnya.
Dirinya pun menilai pemerintah sudah menjalankan pencegahan persoalan tersebut dengan baik, misalnya menekan ceramah-ceramah agama yang menimbulkan rasa kebencian di masyarakat.
"Pemerintah sudah menugaskan orang, pimpinan dari lembaga sosial keagamaaan tertentu untuk melakukan perbaikan di dalam masjid, sehingga khotib-khotibnya didominasi oleh orang-orang yang tidak mengajarkan paham khilafah, Daulah islamiyah dan sebagainya," ujarnya.
