Tribun

Pemilu 2019

Jalan Tengah PKPU Larangan Mantan Koruptor Nyaleg, Kemenkumham Tetap Mengundangkan Tapi Beri Catatan

Menurut ‎Arsul menjadi perdebatan ketika Menkumham memutuskan tidak akan memproses draf tersebut.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Jalan Tengah PKPU Larangan Mantan Koruptor Nyaleg, Kemenkumham Tetap Mengundangkan Tapi Beri Catatan
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Sekjen PPP Arsul Sani yang ditemui di hotel kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani menanggapi rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengancam tidak akan memproses draf rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif 2019 menjadi peraturan perundang-undangan. ‎Menkumham mengancam tidak akan memproses draf tersebut karena adanya pasal larangan Mantan Napi Koruptor menjadi Caleg.

Menurut ‎Arsul menjadi perdebatan ketika Menkumham memutuskan tidak akan memproses draf tersebut. Dalam mengundangkan sebuah aturan, Kementerian Hukum dan HAM hanya bersifat administratif saja.

‎"Terbuka ruang perdebatan berbasis argumen dimana di satu sisi memang, dalam soal menandatangani dan kemudian mengundangkan sebuah peraturan kelembagaan, itu kan memang Menkumham mempunyai fungsi adiminstratif saja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (5/6/2018)

Namun di satu sisi, menurut Arsul Menkum‎ham punya kewajiban untuk memastikan pertauran yang diundangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

"Menkumham tidak salah karena memang secara konten secara materi muatan PKPU jika dihadapkan dengan UU pemilu memang bertentangan," katanya.

Oleh karena itu Arsul mengatakan agar polemik PKPU mengenai larangan mantan Narapidana Koruptor menjadi Calon Legislatif tidak berlarut larut, sehingga kemudian mengganggu tahapan Pemilu, maka se‎baiknya segera dicari jalan keluar. Ia mengusulkan agar Menkumham tetap meproses draf tersebut namun dengan memberikan catatan.

"Catatannya bahwa menurut kementerian hukum dan ham atau menurut pemerintah, PKPU itu bertentangan dengan UU yang diatasnya di UU pemilu. sehingga mengakhiri kontroversi," katanya.

Bila kemudian ada yang merasa dirugikan dengan catatan yang dikeluarkan menkumham, maka kemudian dapat menempuh uji materi ke Mahkamah Agung (MA) karena draf PKPU kategorinya di bawah Undang‎-undang.

‎"Kita berharap MA menyelesaikan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. kalau perlu ini menjadi perkara yang superprioritas di MA untuk diputus sehingga caleg yang pernah jadi terpidana korupsi itu tidak kehilangan hak dipilihnya. karena itu hak konstitusional juga itu jadi jalan keluar," pungkasnya.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkeras melarang mantan Narapidana kasus Korupsi ikut dalam pemilihan legisltif 2019 mendatang. Larangan tersebut akan dituangkan dalam peraturan KPU (PKPU) yang kini sedang diproses. Keinginan KPU tersebut mendapatkan pertentangan banyak pihak, salah satunya Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengancam tidak akan memproses draf PKPU tersebut karena bertentang dengan Undang-Undang.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas