Tribun

Soal RKUHP, Arsul Kritik KPK Merasa Paling Benar

Anggota fraksi PPP tersebut mengatakan dalam pembahasan hukum ada beragam pendapat yang memungkinkan

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Soal RKUHP, Arsul Kritik KPK Merasa Paling Benar
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Sekjen PPP Arsul Sani yang ditemui di hotel kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengkritik sikap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dan sejumlah pegiat anti korupsi yang s‎elalu merasa paling benar.

Pernyataan Arsul tersebut terkait polemik masuknya pasal Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor) dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

"Ini kan selalu komunikasi publiknya itu adalah seolah-olah pendapat mereka itu yang paling benar dan satu-satunya yang benar. Ini yang tidak boleh," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (5/6/2018).

Anggota fraksi PPP tersebut mengatakan dalam pembahasan hukum ada beragam pendapat yang memungkinkan untuk menjdi jalan tengah. Sehingga KPK menurut Arsul tidak dapat memaksakan kehendak meminta pasal tipikor tidak dicantumkan dalam RKUHP.

"Yang paling penting itu kan meskipun ada di KUHP tetap tapi itu tidak mempengaruhi kewenangan KPK," katanya.

Seharusnya menurut Arsul, KPK tidak hanya ngotot meminta mengeluarkan pasal Tipikor dari RKUHP.

Melainkan menyertakan opsi lainnya bila Pasal tipikor tetap dimasukan ke dalam RKUHP. Salah satunya, yakni meminta tetap berwenang menangani korupsi meski pasal Tipikor masuk dalam RKUHP.

‎"Alternatif keduanya apa? Misalnya, Oke kalau mau dimasukkan (pasal Tipikor ke RKUHP), tapi kami minta di pasal peralihan atau pasal penutup itu ada ketentuan seperti ini, menjamin agar kewenangan kami (KPK) tidak hilang. Seharusnya (KPK) kayak begitu dong,"pungkasnya.

Untuk diketahui KPK tidak setuju bila pasal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masuk dalam RKUHP. Karena, apabila masuk dalm RKUHP, T‎ipikor akan menjadi Pidana umum bukan pidana khusus. Selama ini KPK berpedoman pada UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

Sejumlah pegiat anti-korupsi menilai masuknya pasal Tipikor ke dalam RKUHP juga menimbulkan kekhawatiran kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan hilang, sehingga kemudian KPK hanya sebagai lembaga pencegahan saja.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas