Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebut pembangunan desa semakin berkembang dan maju sejak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pasalnya, Pemerintahan memfokuskan pembanguan melalui pedesaan dengan menggunakan dana desa.

Hal itu disampaikan Menteri Eko saat berbuka puasa bersama awak media di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

"Sejak era pemerintahan Pak Jokowi, desa semakin maju. Pada era Pak Jokowi pula, dana desa digelontorkan ke desa-desa," kata Eko.

Menteri Eko juga merinci soal dana desa yang di gelontorkan Pemerintah dalam pembangunan desa.

Baca: KPK Tahan Empat Tersangka dari OTT di Blitar dan Tulungagung

Dana desa pertama kali, kata Eko, diberikan ke desa-desa pada 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun.

Kemudian, meningkat menjadi Rp 46,9 triliun pada 2016, Rp 60 triliun pada 2017, dan Rp 60 triliun pada 2018.

Dari pengelolaan dana desa, lanjut Eko, telah dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian dengan pembangunan jalan sepanjang 121.709 kilometer jalan, 1.960 jembatan, 5.220 pasar desa, 5.116 tambatan perahu, 2.047 embung, dan 97.176 unit irigasi.

Dana desa juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pembanguan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sarana olahraga, dan pendidikan.

Menurut Eko, perhatian besar dari pemerintah terhadap desa harus diberikan untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Hal ini sesuai dengan visi misi pemerintahan Jokowi-JK yang membangun dari pinggiran.

"Pemerintah saat ini bertekad membangun Indonesia dari pinggiran. Insya Allah, jika dipimpin Jokowi desa akan semakin maju. Saya kira lima tahun tidak akan cukup, perlu dua periode," jelas Eko.

Dalam kesempatan itu, Menteri Eko juga mengapresiasi awak media yang turut mensosialisasikan dan turut membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terkait pembangunan desa.

"Media telah banyak membantu program-program yang ada di desa dan mendorong keterlibatan masyarakat. Dua tahun pertama pemberian dana desa, masyarakat belum terlibat banyak. Namun sekarang semakin terlibat, karena media gencar memberitakan mengenai desa baik dan buruknya. Tapi memang semua harus diberitakan itu sesuai dengan faktanya," terang Eko.