TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maraknya inflitrasi radikalisme yang mengancam integrasi bangsa harus disikapi serius oleh seluruh elemen.

Selain dibutuhkan upaya proaktif pemerintah, diperlukan peran aktif pemuda-pemudi Indonesia demi menangkal radikalisme yang diketahui telah menyusup hingga level kampus dan civitas akademika lainnya.

"Saya pikir program pendidikan karakter bangsa (National and Character Building) dengan penekanan nilai-nilai Pancasila harus kembali digalakkan," ujar Ketua Umum WANADRI Andi Angga Kusuma dalam keterangannya, Jumat (8/6/2018).

Andi menerangkan, gerakan kepanduan sendiri pernah memperoleh perhatian khusus pemerintah pada periode awal kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dinilai efektif menumbuhkan jiwa nasionalisme di kalangan anak muda.

Selain itu, gerakan kepanduan juga terbukti mampu membangun karakter pada diri pemuda-pemudi Indonesia.

Namun, lantaran dalam perkembangannya program kepanduan banyak diadopsi oleh sejumlah kelompok dan golongan demi melanggengkan kepentingannya.

Salah satunya melalui Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang rencana pembangunan Nasional Semesta Berencana, sehingga Presiden Indonesia pertama Soekarno membubarkan gerakan kepanduan.

Di mana pasca pembubaran gerakan Kepanduan, lahirlah gerakan Pramuka dan Wanadri yang menginisiasi organisasi-organisasi kepemudaan dan penggiat alam hingga saat ini.

"Tapi di sini kita harus pintar-pintar meramu kurikulumnya dan jangan sampai pendidikan karakter untuk menjadi seorang nasionalis dan pancasilais malah membentuk ultranasionalisme di kalangan anak muda," imbuhnya.

Berangkat dari hal tersebut, Angga pun meminta Pemerintah kembali menggalakan program-program pendidikan karakter bangsa.

Tujuannya demi mengentaskan ancaman radikalisme dan menyempurnakan program bela negara yang sedang berjalan.

"Apalagi Presiden Jokowi dan beberapa pejabat kita sendiri pernah aktif di organisasi pecinta alam kampus," cetusnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis setidaknya terdapat 6 Perguruan Tinggi negeri yang telah disusupi radikalisme.(*)