Lihat Banyak TKA Kerja di Kendari, AHY Kritik Perpres Tenaga Kerja Asing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Yudhoyono (AHY) mengkritik Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

AHY melihat banyaknya tenaga kerja asing atau TKA yang masuk ke Indonesia bekerja di Kendari.

"Baru-baru ini saya pulang dari Kendari, Sulawesi Tenggara dan saya melihat sendiri betapa banyak TKA bekerja di sana," kata AHY melalui orasi yang berjudul "Dengarkan Suara Rakyat" di Jakarta Convention Center, Sabtu (9/6/2018).

AHY menyoroti sejumlah isu antara lain Daya beli menurun, lapangan pekerjaan, tenaga kerja asing, terorisme hingga revolusi mental.

Baca: Seekor Sapi Terpaksa Ditembak Polisi setelah Satu Jam Mengamuk dan Bahayakan Pengguna Jalan

Menanggapi Orasi AHY, Deputi Humas dan Media Kogasma Putu Supadma Rudana melihat bahwa AHY merupakan figur pemimpin muda yang sangat bersemangat membawa perubahan bangsa menuju Indonesia sejahtera, cerdas dan bermartabat.

"Bayangkan saja, 22 provinsi di Indonesia dan ratusan kabupaten kota dikunjungi AHY hanya untuk menyapa, berdialog dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung," kata Putu dalam keterangan tertulis, Minggu (10/6/2018).

Baca: Mardani Ali Laporkan Pencemaran Nama Baik, Hidayat Nur Wahid: Polisi Harus Tegakkan Hukum yang Adil

Menurut Putu, AHY merupakan figur pemimpin yang baik karena turun langsung bertatap muka mendengarkan keluh kesah penderitaan rakyat.

"Sudah saatnya kita berpolitik mendengarkan suara rakyat bukan suara untuk membagi-bagi kekuasaan, perhatikanlah problem aktual masyarakat Indonesia. Apa yang disampaikan AHY benar, janganlah kebutuhan bangsa Indonesia saat ini tertutup oleh pemberitaan pilpres 2019," ujar Putu.

Putu menjelaskan bahwa dalam orasinya AHY menyinggung program revolusi mental Presiden Joko Widodo.

AHY mempertanyakan eksistensi program tersebut yang semakin hari semakin meredup.

AHY, kata Putu, mempertanyakan revolusi mental yang gencar disuarakan pada pilpres 2014, namun tidak berjalan baik seiring gencarnya pembangunan infrastruktur.

"Apanya yang di revolusi kalau masih banyak pengangguran dan kemiskinan, jangan melulu infrastruktur tetapi lapangan pekerjaan diperbanyak. Sopir Tenaga kerja asing digaji Rp15 juta sedangkan sopir lokal kita hanya dapat Rp5 juta, dimana rasa keadilan itu? Kalo begini apanya yang di revolusi? mendapatkan upah di negeri sendiri saja lebih rendah dari TKA. Hasil ini mengacu pada investigasi Ombudsman RI pada tahun 2017," ucap Wasekjen Demokrat itu

Putu pun mengapresiasi sekaligus mengkritik pemerintah terkait pemberian THR serta gaji ke-13, bagi para PNS, anggota TNI dan Polri.

Baik yang masih aktif maupun telah pensiun.

Dalam orasinya, AHY menyatakan ada 28 juta orang yang berada di garis kemiskinan. Serta 70 juta orang orang yang masih rentan atau rawan kemiskinan.

"Kita berharap, tambahan sementara tersebut dapat membantu, meningkatkan daya beli, serta konsumsi rumah tangga. Namun kita harus memahami bahwa kebutuhan pokok masyarakat harus dipenuhi setiap harinya, setiap bulannya dan bukan ketika saat ramadan saja dengan memberikan THR," ujarnya.

"Bagaimana masyarakat yang tidak mendapatkan THR? Mereka pasti terkena dampak kenaikan harga bahan-bahan pokok yang biasanya terjadi, ini miris sekali. Membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya bukan hanya di saat - saat tertentu saja," imbuhnya.

Menurut Putu, hal itu sangat rawan karena hampir 40 persen populasi Indonesia berada di garis kemiskinan.

Mereka, kata Putu, umumnya tidak memiliki pekerjaan tetap dan, tidak bisa mengharapkan THR.

"Mereka perlu perhatian, dan bantuan langsung dari pemerintah, seperti bantuan langsung sementara saat pemerintahan SBY," Imbuhnya.

Saat ini Partai Demokrat, kata Putu, hadir dengan menggelar pasar murah di berbagai di seluruh Indonesia setiap tanggal 14 setiap bulan di tiap provinsi yang diselenggarakan masing-masing DPD untuk terus menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.